Sementara itu, terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur.

“Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.

Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah.

Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.

Kreativitas kepala daerah dengan berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah.

Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah.

“Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat,” terangnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat acara Pembukaan Sekolah Partai Kepala Daerah mengatakan pengelolaan Negara membutuhkan komitmen dan spirit konstitusi yang kuat.

Karena itu, kader PDI Perjuangan harus melakukan retooling serta merubah dari kapitalisme warisan orde baru dengan mengubah watak ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus progresif. Memahami watak kepartaian kita dan dicerminkan dalam program program pembangunan daerah,” tuturnya.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan lanjut Hasto harus menunjukkan karaternya, mampu melakukan upgrading, merubah mental aparatur di daerah, serta mampu mewujudkan program program kerakyatan secara nyata.

Para kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa saling belajar, terutama kepala daerah yang masih satu periode.

“Sekolah partai ini adalah bagian dari konsolidasi partai. Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus tegak berdiri, berani melawan berbagai tindakan radikalisme dan intoleransi. Konsitusi kita jelas mengamanatkan cita-cita keragaman, penghargaan semua keyakinan hidup,” pungkasnya.