TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Said Abdullah mendorong Kepala Daerah dari PDI Perjuangan agar disiplin mengalokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memperkuat pelayanan publik.

Hal ini penting agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Penegasan ini disampaikan Said Abdullah disela-sela Konsolidasi Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia sekaligus memberikan arahan dan instruksi Partai terkait tata kelola Keuangan Daerah di Jakarta, Jumat (4/2/2022).

“Saya berharap agar tata kelola keuangan kita, khususnya yang di APBD dikelola secara prudent (hati-hati). Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi,” terang Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Baca juga: PDI Perjuangan Konsolidasikan Kepala Daerah, Perkuat Semangat dan Percepat Prestasi untuk Rakyat

Menurutnya, DPP PDI Perjuangan memberikan arahan kepada segenap petugas partai, khususnya Kepala Daerah dari PDI Perjuangan agar dispilin memanfaatkan anggaran negara.

Arahan ini sebagai antisipasi para Kepala Daerah yang menjadi kader Partai agar menjauhi perilaku tidak terpuji yang berujung rusaknya nama baik partai.

Apalagi, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ini menjadi tulang punggung pemenangan menuju Pemilu 2024 nanti.

Karena itu tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi Kepala Daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance.

“Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.

Politisi senior PDI Perjuangan mengatakan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.

Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah.

“Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi.

“Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah dimana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.

Sementara itu, terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur.

“Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.

Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah.

Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.

Kreativitas kepala daerah dengan berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah.

Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah.

“Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat,” terangnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat acara Pembukaan Sekolah Partai Kepala Daerah mengatakan pengelolaan Negara membutuhkan komitmen dan spirit konstitusi yang kuat.

Karena itu, kader PDI Perjuangan harus melakukan retooling serta merubah dari kapitalisme warisan orde baru dengan mengubah watak ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus progresif. Memahami watak kepartaian kita dan dicerminkan dalam program program pembangunan daerah,” tuturnya.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan lanjut Hasto harus menunjukkan karaternya, mampu melakukan upgrading, merubah mental aparatur di daerah, serta mampu mewujudkan program program kerakyatan secara nyata.

Para kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa saling belajar, terutama kepala daerah yang masih satu periode.

“Sekolah partai ini adalah bagian dari konsolidasi partai. Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus tegak berdiri, berani melawan berbagai tindakan radikalisme dan intoleransi. Konsitusi kita jelas mengamanatkan cita-cita keragaman, penghargaan semua keyakinan hidup,” pungkasnya.