TRIBUNNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA - Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhidin menyatakan, bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur adalah sebuah bentuk kabar gembira bagi masyarakat sekitar.

"IKN bagai sebuah rezeki bagi masyarakat Kaltim," kata Muhidin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).

Bahkan dirinya sudah melakukan pertemuan dan dialog interaktif dengan para anggota FKDM di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengantisipasi gejolak yang bisa saja muncul di kalangan publik.

Walaupun kata Muhidin, Kutai Kartanegara sangat kondusif.

"Sejauh ini, wilayah Kukar relatif kondusif, bisa dikatakan termasuk rendah tingkat kriminalitasnya, meskipun latar belakang warga masyarakatnya beragam etnis, agama dan budayanya," tuturnya.

Dikatakan Muhidin, pada prinsipnya seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya sangat setuju dan mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lokasi IKN yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Tolak ASN yang Minta Mutasi ke DKI karena Ogah Dipindah ke IKN Nusantara

"Keputusan pemindahan IKN yang tertuang dalam peraturan UU Nomor 3 Tahun 2022 merupakan bukti nyata bahwa  pemerintah Jokowi memiliki kepedulian terhadap kesetaraan pembangunan di wilayah luar Jawa," ucapnya.

Muhidin meyakini bahwa masyarakat Kaltim akan sangat merasakan manfaat terhadap kepindahan IKN tersebut, di mana  fokus pembangunan IKN adalah memberikan dampak peluang kerja dan pengembangan sektor usaha lainnya. Wilayah  Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar akan menjadi wilayah kota pendukung atau penyangga yang terkoneksi dengan Ibu Kota Negara yang baru di PPU.

Kemudian, dosen di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) ini pun menilai, bahwa berbagai faktor bisa melegitimasi mengapa IKN sangat baik dibangun di Kalimantan Timur. Karena kawasan Pulau di Indonesia itu memiliki letak geografis strategis di tengah-gtengah kepulauan Indonesia, dan jauh dari bencana gempa.

"Maka dengan kepindahan IKN di Kaltim perlu segera dipercepat proses pembangunannya, jangan sampai ditunda atau digantung, karena ini akan mengecewakan masyarakat Kaltim," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu merespon terlalu berlebihan terhadap adanya pihak-pihak tertentu di luar Kaltim yang masih menolak keputusan pemindahan IKN tersebut, sebab di negara demokrasi  ini, tentu ada yang pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Mabes Polri

"Itu hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Kalau dari sisi positifnya, kepindahan IKN memberi manfaat sangat berarti bagi masyarakat Kalimantan umumnya, dan Kaltim khususnya, karena selaras dengan ide gagasan Presiden Pertama RI, Sukarno yang mana pernah berkeinginan untuk memindahkan IKN ke wilayah Kalteng," ujarnya.

Pun demikian, Muhidin meminta kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Timur untuk mendukung dan mengawal progres pembangunan IKN di Kaltim agar bisa segera terealisasikan.

"IKN ini bagaikan sebuah rezeki yang sudah di depan mata, jangan sampai lepas dari tangan masyarakat Kaltim. Mari kita jaga kondusifitas wilayah Kukar khususnya, dan Kaltim umumnya agar program nasional pembangunan kepindahan  IKN berjalan lancar dan aman," ujarnya.