News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Soroti Harga Gabah yang Anjlok Jelag Panen Raya, DPR Minta Pemerintah Beri Solusinya

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Daryono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petani saat memanen padi di area persawahan Desa Cibunar, Bogor, Jawa Barat,? Senin (13/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Meningkat dari tahun lalu yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang jika dikonversi menjadi beras sebesar 31,33 juta ton. Tribunnews/Jeprima

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk memastikan distribusi komoditas pangan berjalan dengan lacar.

Sebab, jelas Amin, distribusi yang tersendat akan tetap menimbulkan masalah walaupun pasokannya berlimpah.

Selain kepada Mendag, Wapres juga meminta kepada para pengusaha untuk tidak mengekspor komoditas pangan, seperti beras dan minyak goreng jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi.

"Saya harap kepada para pengusaha juga supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Harga Beras dan Cabai Naik, Imbas Demo Sopir Truk Tolak Aturan ODOL

Dengan upaya ini diharapkan stabilitas harga pangan, terjamin.

Tindak Tegas Para Penimbun

Selain itu, kata Wapres diperlukan penegakan hukum harus menindak tegas para pelaku penyimpangan di setiap mata rantai penyebaran pasokan pangan.

“Supaya dilakukan penegakkan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu."

"Ini harus diambil tindakan tegas. Sebab kalau tidak, akan berpengaruh kemudian terjadi kelangkaan barang dan juga pada harga yang naik,” kata Wapres dikutip dari Tribunnews.com.

Karena persoalan pangan, menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak.

"Penegakan hukum, spekulan yang menimbun barang kebutuhan hajat hidup masyarakat supaya jangan ragu-ragu (untuk ditindak),” kata Wapres.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni/Muhammad Zulfikar)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini