News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

Aliansi Mahasiswa Ancam Demo Besar-besaran Tolak Penundaan Pemilu, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini dalam diskusi bertajuk Menelaah Proses Perpindahan Ibu Kota Negara yang disiarkan kanal YouTube ILUNI UI, Sabtu (19/2/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab berkali-kali akan tunduk pada konstitusi dan setia pada sumpah jabatan.

Pernyataan Faldo tersebut terkait dengan aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang mengancam melakukan aksi besar-besaran karena Presiden Jokowi tidak menjawab tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan," kata Faldo Selasa, (5/4/2022).

Faldo mengatakan isu tersebut tidak perlu dikembang-kembangkan lagi.

Lagipula kata Faldo isu terkait penundaan Pemilu awalnya datang dari Parpol dan aspirasi kelompok masyarakat, bukan dari Presiden.

"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat.  Bagi kami, fokus pemerintah saat ini adalah masalah pandemi, mudik Idul Fitri, dan harga-harga. Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami," tuturnya.

Baca juga: Parpol Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik, PPP: Masih Banyak Masyarakat Pilih Saat Pemilu

Terkait rencana aksi demo besar, Faldo mempersilahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

Hanya saja ia mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 belum usai.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun, ya silakan saja. Tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini