Laporan wartawan TRIBUN-VIDEO.COM, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekerja profesional, transparan, dan berintegritas.

Demikian tiga hal itulah yang disampaikan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Inodnesia (KPU RI) Arief Budiman dalam acara Serah Terima Jabatan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 kepada Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Hal tersebut berlangsung di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).

Arief Budiman menjelaskan, dengan bekerja secara transparan, segala tekanan bisa diantisipasi secara baik.

Profesionalitas bekerja sangat penting untuk perkembangan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik ke depan, menurut Arief Budiman.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan integritas tinggi para penyelenggara, agar hasil Pemilu tetap memiliki legitimasi kuat.

Arief Budiman optimistis, para Komisioner KPU RI periode 2022-2027 bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 secara lebih baik dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, khususnya semasa ia menjabat.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 Termasuk yang Rumit

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (KPU RI) Ilham Saputra memberikan pesan kepada Komisioner KPU 2017-2022 kepada para Komisioner KPU (2022-2027).

Ilham mengingatkan rumitnya penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam acara Serah Terima Jabatan Komisioner KPU 2017-2022 kepada para Komisioner KPU (2022-2027).

Ilham Saputra akui telah membandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu di negara-negara tetangga, dan disimpulkan Pemilu Indonesia termasuk Pemilu yang paling rumit, terutama untuk Pemilu 2024 mendatang.

Oleh sebab itu, Ilham Saputra mengimbau kepada jajaran KPU untuk bekerja profesional dan mematuhi hal-hal yang telah ditetapkan para Komisioner KPU 2022-2027 yang baru dilantik.

Ia juga berterima kasih kepada para insan pers tanah air yang telah membantu untuk melawan hoax selama penyelenggaraan Pemilu berlangsung, terutama pada saat dirinya menjabat Komisioner KPU.

Dan berharap para insan pers tetap memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya dalam hoax di media sosial.

Gas Pol Persiapan Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh komisioner KPU periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (12/4/2022).

Tujuh nama yang dilantik sebagai komisioner KPU, yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Hasyim Asyari mengatakan usai dilantik ia akan segera mempersiapkan tahapan Pemilu yang akan dimulai pada Juni mendatang.

Ia dan jajaran komisoner lainnya akan melanjutkan program-program persiapan Pemilu yang sudah disusun komisioner sebelumnya.

"Oleh karena itu dalam situasi yang semakin mendekati tahapan Pemilu sebagaimana kita ketahui direncanakan pemungutan suara untuk Pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," katanya.

Pihaknya kata Hasyim akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya.

Setelah itu kemudian akan lakukan diskusi mendalam untuk menjadi bahan dalam melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja antara DPR, pemerintah, KPU dan badan penyelenggara pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu esok.

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," katanya.

Hasyim mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Oleh karena itu ia meminta dukungan semua pihak agar Pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kami menyadari kami manusia biasa tidak bisa bekerja sendiri, kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat, tugas, amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," pungkasnya.

Selain komisioner KPU, Jokowi juga melantik komisioner Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu). Lima anggota Bawaslu yang dilantik yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Anggota Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa usai dilantik pihaknya akan melakukan evaluasi, kemudian melihat proses dan persiapan yang telah dilakukan Bawaslu periode sebelumnya.

"Kemudian kami akan menyerap seluruh proses-proses yang telah mereka lakukan dan kemudian kami bersama-sama akan melakukan rencana kedepan, bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan diperbaiki," tuturnya.

Rahmat mengatakan pihaknya akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini.

Oleh karenanya ia berharap agar peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat segera disahkan.

"Kemudian kami setelah itu akan menyusun peraturan badan pengawas pemilihan umum dalam mengawasi seluruh proses tahapan yang akan dilakukan," katanya.

Rahmat mengatakan Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Ia meminta dukungan semua pihak agar Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Tidak mungkin badan pengawas pemilihan umum ini berdiri sendiri mengawasi sendiri tanpa bantuan dan juga support dari masyarakat Republik Indonesia," pungkasnya.

Pelantikan ketujuh anggota KPU berdasarkan dengan Keppres nomor 33P/2022. Sementara itu pelantikan kelima anggota Bawaslu sesuai Keppres nomor 34P/2022.

"Demi Allah saya bersumpah, Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundangan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945."

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan," sumpah para pejabat yang dilantik.(*)