TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

Hal itu senanda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 14 Februari dan November 2024.

"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tetap waktu on schedule," ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Ditaksir Rp 76 Triliun, KPU Masih Bisa Rasionalisasi Ulang

Menurutnya wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap Partai Golkar dan Presiden Jokowi.

"Saya kira tidak ada perdebatan lagi Golkar fix dukung pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara oromatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres," paparnya.

Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi pemerintah yakni Presiden Jokowi.

"Ajeg dan senafas dengan sikap Jokowi," tutupnya.

Baca juga: Negara Sedang Sulit, Pengamat Ingatkan Jangan Sampai Anggaran Pemilu 2024 Jadi Bancakan Korupsi 

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024 mendatang.

Nurul mengklaim selama ini partainya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menuturkan, Golkar taat pada konstitusi.

"Golkar selalu tegak lurus pada peraturan," bebernya.

Dia menjelaskan terkait aspirasi penundaan pemilu merupakan kebebasan rakyat untuk bersuara dan berpendapat.

Termasuk, munculnya aspirasi yang disampaikan sejumlah petani kelapa sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Provinsi Riau, pada 24 Februari 2022 lalu.

Saat itu, kata Nurul, Airlangga yang melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi dari petani sawit agar ada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang dinilai berkinerja baik.

"Kami dari Partai Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Kami menghormatinya. Namun hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," bebernya.

Baca juga: Legislator PAN Harap Pelantikan Anggota KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu