TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

Hal itu senanda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 14 Februari dan November 2024.

"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tetap waktu on schedule," ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Ditaksir Rp 76 Triliun, KPU Masih Bisa Rasionalisasi Ulang

Menurutnya wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap Partai Golkar dan Presiden Jokowi.

"Saya kira tidak ada perdebatan lagi Golkar fix dukung pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara oromatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres," paparnya.

Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi pemerintah yakni Presiden Jokowi.

"Ajeg dan senafas dengan sikap Jokowi," tutupnya.

Baca juga: Negara Sedang Sulit, Pengamat Ingatkan Jangan Sampai Anggaran Pemilu 2024 Jadi Bancakan Korupsi 

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024 mendatang.

Nurul mengklaim selama ini partainya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menuturkan, Golkar taat pada konstitusi.

"Golkar selalu tegak lurus pada peraturan," bebernya.

Dia menjelaskan terkait aspirasi penundaan pemilu merupakan kebebasan rakyat untuk bersuara dan berpendapat.

Termasuk, munculnya aspirasi yang disampaikan sejumlah petani kelapa sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Provinsi Riau, pada 24 Februari 2022 lalu.

Saat itu, kata Nurul, Airlangga yang melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi dari petani sawit agar ada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang dinilai berkinerja baik.

"Kami dari Partai Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Kami menghormatinya. Namun hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," bebernya.

Baca juga: Legislator PAN Harap Pelantikan Anggota KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Dia juga mengklaim Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahkan, lanjut Nurul partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.

"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024," bebernya.

Nurul menyatakan partainya mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh masyarakat dan peserta tidak menggunakan isu politik identitas dan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pemilu 2024 mendatang.

"Golkar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024 berjalan dengan baik, tertib, dan memunculkan pemimpin nasional yang bisa diterima seluruh rakyat," pungkasnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid.

Ia menyatakan Golkar tidak akan melawan arus suara rakyat. Prinsipnya jelas, Suara Golkar adalah Suara Rakyat.

“Golkar mendukung pernyataan presiden bahwa tidak ada penundaan jadwal Pemilu. Hal itu sudah tepat dan sesuai konstitusi saat ini, serta sejalan dengan aspirasi publik,” ucapnya.

Baca juga: KPU Ungkap 75 Parpol Sudah Berbadan Hukum, Berhak Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Selain itu merunut pada tugasnya di DPR, Meutya meyakinkan masyarakat bahwa Fraksi Golkar DPR RI, bekerja semaksimal mungkin guna memastikan Pemilu 2024 diselenggarakan tepat waktu.

Sesuai dengan lingkup tugasnya di Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan akan memanggil mitra terkait sebagai upaya memastika Pemilu berlangsung aman dan damai.

“Komisi I akan memanggil mitra-mitra terkait untuk menerima laporan rancangan persiapan dari masing-masing lembaga yang berhubungan dengan Komisi 1 DPR, seperti TNI dan BIN. Meski mitra kami tidak terkait langsung, namun peran TNI dan BIN misalmya dalam turut mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dipersiapkan dari sekarang,” pungkasnya.