TRIBUNNEWS.COM - Usai ramai polemik pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) anggotanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali dikabarkan akan melakukan perbaikan atap Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura.

Padahal proyek pengadaan gorden untuk Rumdin Anggota DPR RI, baru saja dibatalkan.

Sebegaimana diketahui, DPR RI kembali akan melakukan perbaikan dengan perencanaan pendanaan sebesar Rp 4,5 miliar.

Maksud perbaikan atap dengan pengecatan ulang pengecatan dome gedung Nusantara ini dilakukan sebagai upaya menyambut HUT RI dan serangkaian program G20 di Indonesia.

Dengan jumlah nominal yang tidak sedikit ini, tentu muncul kritikan dari masyarakat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingka Madani, Ray Rangkuti menilai, kegiatan yang akan dilakukan DPR RI ini terkesan tiba-tiba.

Baca juga: Sah, Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Senilai Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

DPR, kata Ray, juga tidak pernah transparan dan selalu tertutup mengenai penggunaan anggaran.

"Pengajuannya yang selalu tiba-tiba muncul, levelnya sudah pada praktik tender seperti sekarang sudah dilakukan," kata Ray Rangkuti dikutip dari tayangan Kompas Tv, Kamis (19/5/2022).

Menurut Ray, polemik pengadaan gorden alangkah baiknya dievaluasi dahulu.

Barulah jika merencanakan perbaikan lainnya, dilakukan.

Pasalnya, polemik pengadaan gorden kemari hanya berhenti pada informasi penghentian kegiatan pengadaan gorden.

Tidak ada audit, tidak ada evaluasi.

"Kok gak ada capek-capeknya, gak ada bosan-bosannya."

"Mestinya dengan peristiwa gorden yang ditolak masyarakat secara luas itu, (masalahnya) diselesaikan dulu, dievaluasi dulu."

Baca juga: BURT Batalkan Pengadaan Gorden di Rumah Jabatan Anggota DPR