Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait merosotnya citra KPK di mata publik berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.

Litbang Kompas sebelumnya mencatat dalam hasil surveinya bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum semakin rendah, termasuk KPK.

"Pengukuran kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia, akan menjadi catatan masukan bagi KPK. Terlebih, hampir semua aparat penegak hukum memiliki trend penilaian yang sama," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

Ali menjelaskan, modus korupsi sebagai kejahatan luar biasa terus mengalami perkembangan.

Sehingga, lanjutnya, menjadi tantangan bagi seluruh APH untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus komitmen untuk memberantas korupsi melalui tugas, kewenangan, dan instrumen hukum yang dimiliki secara konsisten.

"Karena konsistensi penegakan hukum akan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku sekaligus pembelajaran terhadap publik agar tidak mengulangi kejahatan serupa," katanya.

"Dengan demikian, seluruh APH punya semangat dan nafas yang sama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi," ditambahkan Ali.

Baca juga: Litbang Kompas Catat Citra Publik terhadap Kinerja KPK Semakin Merosot

Dilihat di Harian Kompas, Senin (20/6/2022), isu soal korupsi menjadi faktor anjloknya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.

Imbasnya, citra KPK jadi merosot. Tercatat, citra KPK hanya berada di angka 57 persen pada Juni 2022.

Diketahui, ini menjadi apresiasi terendah dari publik KPK sepanjang survei Kompas dilakukan sejak Januari 2015.

Tak hanya KPK, menurunnya kepuasan terhadap lembaga penegak hukum soal penuntasan kasus hukum juga menyasar Polri.

Tercatat, persentase yang didapat Polri sebesar 65,7 persen pada Juni 2022, menurun 9,1 persen dari Januari 2022 yang angkanya sebesar 

Angka ini tercatat juga paling rendah bagi Korps Bhayangkara itu selama lebih dari lima tahun terakhir ini.

Kondisi tak jauh berbeda juga dialami Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung yang citranya sama-sama merosot sebesar 11 persen, sementara citra Mahkamah Konstitusi menurun sebesar 15 persen.

Proses hukum yang melibatkan hampir semua lembaga hukum, sesuai tingkatan proses hukum, sedikit banyak memberikan insentif pada persepsi publik untuk “memukul rata” penilaian mereka pada lembaga hukum.

Hal ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik pada penegakan hukum di negeri ini sedang menurun.

Baca juga: Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah di Bidang Polhukam Ikut Menurun

Tingginya kekecewaan publik pada penuntasan kasus korupsi memberikan alarm bagi penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan proses penegakan hukum.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Adapun tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen. Margin of error kurang lebih sebesar 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.