Eks Kadiv Propam Polri itu dijerat Pasal 340 subsider 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terkait pembunuhan berencana, serta Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE terkait obstruction of justice.

"Tim jaksa yang dibentuk sekarang, sangat punya kompetensi untuk menjawab semua serangan-serangan (dari Ferdy Sambo-red) dan membuktikan dakwaannya," ujar Barita.

"Makanya, ketika kita meminta berkas perkara dilengkapi, itu maksudnya, apabila nanti ada sanggahan dan bantahan, jaksa sudah punya 'peluru' untuk mematahkan," imbuh Ketua Komisi Kejaksaan itu.

Seperti diketahui, jaksa sudah sempat menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung sejak Agustus 2022. Namun, berkas itu dikembalikan pada Kamis (1/9) dengan alasan belum lengkap. Kini sudah dikembalikan ke Kejaksaan Agung dan masih dalam proses pengecekan.

Nantinya, jika berkas revisi itu dinilai sudah lengkap, jadwal sidang terhadap Ferdy Sambo segera diumumkan.

Berkas Perkara Ferdy Sambo Digabungkan

Kejaksaan Agung ( Kejagung) Republik Indonesia akhirnya angkat bicara terkait perkara Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir J.

Kejagung memastikan bahwa dua perkara yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu akan digabungkan menjadi satu di persidangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana.

"Untuk efektifnya persidangan kami gabungkan," kata Fadil dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya, soal penggabungan dua berkas perkara itu juga sesuai dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Pasti digabungkan," ucap Fadil.

Diketahui, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 perkara.

Pertama, Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.