“Jadi tidak hanya menjadi tumpukan dokumen dan laporan kebijakan berdebu di lembaga. Melalui Stranas PK, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pemerintahan yang mampu menutup celah korupsi sistem pencegahan korupsi yang kuat untuk menerangi ruang gelap bagi pelaku korupsi dan pemburu rente, tapi juga agar publik dapat terlibat seluas mungkin di dalam upaya tersebut,” ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pelabuhan merupakan pintu masuk perdagangan nasional ekspor impor kalau tidak dijaga efisiensi dan efektivitasnya, maka akan terjadi ekonomi berbiaya tinggi dan masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya. 

“Sehingga kurang tepat jika ada yang mengatakan ada mafia di pelabuhan, namun ada mafia di logistik. Kita harus stop melalui Stranas PK, agar pelabuhan benar-benar menjadi etalase Indonesia,” ujarnya.

Di acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan pihaknya senantiasa mendorong dan mengawal upaya kebijakan peningkatan pelayanan di kawasan pelabuhan. 

Upaya-upaya tersebut berupa integrasi dan birokrasi pelabuhan laut utama, dengan secara intensif telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyerahan birokrasi ke 10 pelabuhan laut utama.

Luhut juga mengatakan, upaya pemangkasan port stay dan cargo stay sesuai target RPJMN 2022. 

Di antaranya, dengan standarisasi operasional, waktu, efektivitas, standarisasi dengan teknologi informasi dan autogate terminal.

“Kita harus optimis bahwa usaha kita memangkas biaya port stay dan cargo stay pasti bisa dilakukan oleh semua pihak, dimulai oleh Stranas. Saya harapakan seluruh stakeholder di pelabuhan dapat meningkatkan pelayanan di pelabuhan dengan standarisasi kecepatan waktu dan infrastruktur, meningkatkan komunikasi dan pengawasan secara efektif,” kata Luhut.

Webinar bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan ini juga diisi oleh pemateri dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama, Dirjen Bea Cukai Askolani, Direktur Utama Pelindo Arif dan dua asosiasi pengguna jasa pelabuhan.