Baca tanpa iklan
Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah.
D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).
Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.
Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah.
Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.
Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa Polda Metro Jaya, Ini Tanggapan Said Didu hingga Mardani Ali Sera
Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.
Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.
Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.
Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.
Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.
Said Didu Bicara soal Isu PKS Dapat Jatah Kursi Menteri
Sebelumnya, Said Didu disorot lantaran ikut memberi komentar terkait isu PKS yang mendapat jatah kursi menteri jika menarik dukungan pada Anies Baswedan.
Ia mengaku mendapat informasi jika seorang pengusaha batubara ditugaskan memberikan dana besar kepada PKS agar keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis Said di akun Twitternya @msaid_didu, Kamis (27/10/2022).