Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera angkat bicara perihal pendapat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta.

Diketahui, Alexander Mawarta mengusulkan, agar gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak dilakukan secara terbuka. Tapi dipilih oleh Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal itu, Mardani mengatakan, semua ide harus dipikir baik-baik.

"Semua ide mesti dipikir baik-baik," kata Mardani Ali Sera, sata dihubungi, Rabu (14/12/2022).

Mardani menjelaskan, kondisi demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia berjalan bagus.

Sehingga menurutnya, mengubah cara pemilihan bukanlah pilihan yang baik.

"Demokrasi kita kian matang. Partisipasi publik bagus. Kalau ada masalah bukan mengubah cara memilihnya," jelas Mardani.

Bahkan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, ide yang dicetuskan Alexander Mawarta bisa memundurkan jalannya demokrasi di Indonesia.

"Tolak ide yang buat mundur demokrasi," ujarnya.

Ia menegaskan, rakyat punya hak untuk memilih.

Baca juga: Profil Sigit Sosiantomo, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Anggota Komisi V DPR RI

Sementara itu, Mardani menduga ide dari Wakil Ketua KPK itu dicetuskannya untuk menekan angka korupsi di Tanah Air.

"Bisa jadi pertimbangannya untuk menekan angka korupsi," ucap Mardani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih masyarakat, melainkan ditunjuk langsung pemerintah.

Menurut Alexander Marwata, saat ini masih ada sejumlah daerah yang belum siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurutnya, lebih baik pemerintah menunjuk seorang profesional yang mumpuni untuk memimpin suatu daerah.

Apalagi, kata Alexander marwata, peta persoalan di masing-masing daerah semuanya sudah tersedia.

Ia memberi contoh, peta persoalan daerah di wilayah timur Indonesia biasanya terkait dengan masalah stunting atau gizi buruk, serta tingkat kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang rendah.

Sehingga, dengan semua peta persoalan itu, yang perlu dilakukan tinggal menunjuk manajer yang baik atau profesional.

“Bisa dibayangkan di Papua sana. Saya ambil contoh saja dan saya yakin banyak di daerah yang lain. Saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang masyarakatnya belum siap untuk pilkada langsung itu, kepala daerahnya ditunjuk langsung,” kata Alex dalam acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Alex berpendapat bahwa ketika kepala daerahnya adalah seorang profesional yang memiliki kapabilitas, akan jauh lebih efektif dan efisien bagi tercapainya kemajuan dan penyelesaian sejumlah persoalan di daerah dimaksud.

Jika nantinya pihak yang ditunjuk pemerintah tidak menunjukkan performa sesuai harapan, katanya, langsung bisa dicopot.

“Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja ‘kan manajer yang baik, gaji setiap bulan Rp500 juta. Bila tidak perform, satu tahun ganti, pecat. Selesai ‘kan kalau begitu,” kata Alex.

Sementara dengan sistem yang berlaku saat ini, lanjut Alex, masyarakat harus menunggu selama lima tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya, meski kinerja kepala daerah bersangkutan buruk.

“Sialnya nanti dia (bisa) kepilih (lagi). Akibatnya 10 tahun duit habis, masyarakat nggak tambah sejahtera,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Alex menyatakan bahwa Pilkada yang diselenggarakan selama ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas.

Baca juga: Ungkit Pilkada DKI 2017, Ferdinand Tertawa Saat Anies Baswedan Ngaku Tidak Intoleran

“Ini faktanya. Apalagi, tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden/wakil presiden). Kami selalu mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu, pusat maupun daerah,” katanya.