Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyoroti tata kelola pangan nasional saat refleksi akhir tahun 2022.

Menurut Daniel, perhatian terhadap pangan khususnya pertanian agak menurun.

Hal ini dapat dilihat anggaran pertanian hanya Rp 14 triliun rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya.

Daniel mencatat anggaran sektor pertanian pada tahuan 2021 mencapai Rp 21 triliun.

Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 15 triliun.

"Hal ini terlihat fokus pemerintah tidak menunjukkan keseriusan bicara soal pangan karena bicara pangan tidak terlepas dari bicara soal dukungan anggaran dalam hal produksi yaitu pertanian," kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR RI itu mengungkapkan persoalan yang muncul 
ketika anggaran pertanian menurun.

Semisal produksi pangan khususnya beras menjadi polemik di akhir tahun. 

"Data produksi dan realitas yang ada terlintas antara Kementerian Pertanian dan Bulog saling lempar tanggung jawab, hal menunjukan ketidaksinkronan data diantara lembaga yang ada yang mengurusi soal pangan ini," kata Daniel.

PKB, tutur Daniel, memandang bahwa tidak seharusnya hal tersebut terjadi.

Belum lagi soal input pertanian yang carut-marut didalamnya diantaranya soal harga pupuk yang melambung tinggi, ketidakmampuan dalam hal manajemen distribusi pupuk yang tidak tepat waktu menyebabkan petani gagal produksi.

Daniel juga mengatakan bahwa pada tahun 2022, pemerintah melakukan pembatasan soal jenis tanaman yang boleh mendapatkan pupuk subsidi.

"Padahal petani kita berbagai jenis komoditi yang diusahakannya butuh pupuk dan rata-rata mereka belum mandiri soal pupuk," katanya.

Baca juga: Antisipasi Potensi Bencana Industri, Pupuk Kaltim Gelar Simulasi Tanggap Darurat