Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan perwakilan IWAPI menjelaskan, sebenarnya RUU PPRT merupakan inisiatif DPR, pasal-pasalnya sangat sederhana.

Namun apabila masih ada pasal-pasal yang tidak disetujui, seharusnya bisa segera diselesaikan secara internal di DPR.

"Kami, Kemenaker sebagai PIC dari pemerintah untuk pembahasan RUU PPRT siap untuk harmonisasi dan memberikan solusi terkait pasal-pasal yang belum pas sehingga RUU PPRT bisa disetujui bersama antara DPR RI dan Presiden," ujarnya.

Baca juga: Formappi Dorong DPR Segera Mengesahkan RUU PPRT

Sementara, perwakilan Koalisi Sipil untuk UU PPRT mengaku, mereka bakal melakukan beberapa aksi untuk mengawal hingga pengesahan RUU tersebut.

"Kami akan mengawal, dengan berbagai aksi, sampai itu (RUU PPRT) diinisiatifkan, dibahas bersama, dan disahkan sebagai Undang-undang," ungkap Lita Anggraeni, pendiri JALA PRT, dalam Konferensi Pers 'Merespon Perkembangan Terbaru RUU PPRT di DPR', Rabu (15/3/2023).

Dia memprediksi, bila pada April ini selambat-lambatnya bisa diputuskan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Kalau saja sebelum lebaran sudah disahkan seperti itu, maka akan dianggap sebagai kado lebaran bagi teman-teman PRT.

"Tapi kita jangan lengah, memang ada kemajuan, tapi belum disahkan menjadi undang-undang. Kalau sudah disahkan, barulah ada pengakuan, penghargaan dan perlindungan, bagi rekan-rekan PRT, itu yang paling mendasar," kata Lita.