TRIBUNNEWS.COM, - LKPP Kembangkan Government Marketplace, Bersama Telkom Indonesia Targetkan Rp 500 Triliun

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi menyebutkan saat ini lembaga yang dipimpinnya sedang mengembangkan sebuah government marketplace, atau marketplace pemerintah.

Diinisiasinya platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan.

Dalam pengembangan platform government marketplace tersebut, LKPP RI didukung dan berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia.

Pria yang akrab disapa Hendi itu pun menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp 500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia.

Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada tahun 2022, dimana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp476,3 triliun.

Dengan target itu pun government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp273,1 triliun.

Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp68 triliun di 2022, itu pun untuk pasar Asia Tenggara.

Hendi sendiri menyebutkan bahwa salah satu inovasi LKPP RI adalah dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," ungkap Hendi selaku Kepala LKPP RI.

Lebih lanjut Hendi menyebutkan bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender.

Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI.

Saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.