Trubus menjelaskan, korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.

Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

“Presden Jokowi jangan sampai memilih sosok Menkominfo yang berpotensi besar melakukan korupsi kebijakan. Memang saat ini korupsi kebijakan belum terjadi. Namun potensi tersebut harus dipahami betul dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi," beber Trubus.

Jika Presiden memilih sosok yang memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun Pemilu.

Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,”pungkas pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti.

Jawaban presiden

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ditanya wartawan terkait sosok Menkominfo baru pengganti Johnny G Plate.

"Plt Pak Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jumat (19/5/2023).

Mengenai isu bahwa ia akan menunjuk Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo sebagai Menkominfo definitif pengganti Johnny Plate, Jokowi tidak menjawab.

Ia hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Menkopolhukam Mahfud MD.

"Plt nya pak Menkopolhukam," kata Jokowi sebelum bertolak ke Hiroshima, Jepang.