TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kata cawe-cawe jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan viral di media sosial twitter.

Apalagi setelah Presiden Jokowi silaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Presiden Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur dalam Pilpres.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred TV One Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: PDIP Setuju Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024: Presiden Ingin Jamin Demokrasi Berjalan Baik

Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Hal senada disampaikan pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut. Jokowi kata dia mengakui ikut cawe cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” pungkasnya.

Apa Itu Cawe-cawe?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa cawe-cawe berarti membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan)  ikut menangani.

Dalam bahasa gaul arti kata cawe-cawe adalah ikut campur dalam sesuatu urusan atau masalah yang bukan urusannya.

Diakui Istana Presiden

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, RI Bey Triadi Machmudin mengakui Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe.

Menurutnya, Presiden Jokowi ingin pemimpin nasional nanti bisa melanjutkan program staregis nasional.

Seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis

seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, Presiden Jokowi mengharapkan semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair.

"Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," kata Bey.

Kemudian, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.

Dengan demikian, akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif artificial intelligence.

Hingga black campaign melalui media sosial/online.

Sementara itu, terkait pilihan masyarakat, Presiden Jokowi menekankan dua hal.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," kata Bey. 

Diprotes Demokrat dan PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai pernyataan Jokowi yang mengakui bahwa dirinya melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 sangat berbahaya.

"Presiden mesti netral dan inparsial. Presiden Jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," kata Mardani dalam keterangan video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/5/2023).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan biarkan rakyat mengmbil peran sebagai pemilih calon pemimpin.

"Biarkan ketua umum partai politik membuat ijtihad," kata Mardani yang pada Pilpres 2019 lalu dikenal sebagai deklarator #GantiPresiden.

Yang harus dilakukan Presiden Jokowi, kata Mardani, adalah memastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil.

"Enggak perlu ada skenario satu atau dua pasang. Biarkan mengalir saja, setiap zaman itu ada orangnya," kata Mardani.

"Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Itu pun sudah berat. Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar, justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menggunakan aparatur negara untuk menyingkirkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Hal itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.