Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Michael Quinlan, memastikan AS tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.
Hal ini merespons beredarnya dokumen CIA di RI jelang Pemilu 2024 terkait revolusi warna.
Kedubes AS pun menyebut info tersebut adalah kabar bohong atau hoax.
"Ini adalah berita palsu (hoaks). Amerika Serikat tidak memihak dalam pemilu," kata Quinlan kepada Tribunnews.com, Senin (11/9/2023).
Baca juga: Beredar Dokumen yang Ungkap Operasi CIA di Indonesia Jelang Pemilu 2024: Siapkan Revolusi Warna
Quinlan menuturkan sebagai negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia yakni sama-sama menjalankan demokrasi maka pemilihan umum diharapkan bebas dan adil.
Pihaknya meminta agar tidak mempercayai informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu.
"Satu-satunya hal yang penting bagi kami adalah proses pemilu yang bebas dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kami menyangkal komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar yang menyatakan sebaliknya," tutur dia.
Sebelumnya, beredar sebuah dokumen yang disebut mengungkap rencana badan intelijen Amerika Serikat (CIA) tengah mempersiapkan revolusi warna di Indonesia.
Revolusi warna ini sering digunakan untuk menggambarkan operasi intelijen AS dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim.
Banyak laporan yang menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia, revolusi warna disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri Pemilu 2024.
NED adalah Non Goverment Organization (NGO) atau LSM swasta yang disinyalir mendapat pendanaan dari pemerintah AS dan disebut-sebut menjadi “front CIA” untuk melakukan revolusi warna.
Situs Kedubes China di Jakarta bahkan menyebut NED, sebagai salah satu “prajurit”, “sarung tangan putih” dan “pejuang demokrasi” utama pemerintah AS, menumbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro-AS di seluruh dunia atas nama “mempromosikan demokrasi”.
Disebutkan, NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahunnya.