Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PBHI Julius Ibrani mendorong DPR gunakan hak interpelasi minta kejelasan kepada Presiden Jokowi terkait pernyataan data intelijen arah politik parpol di 2024.

Diketahui beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses informasi intelijen tentang partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya.

"Dan yang paling penting lagi. Ini seharusnya jadi bahan bagi DPR RI kita mendorong fraksi-fraksi untuk mengajukan hak interpelasi," kata Julius di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2023).

Jelaskan tanyakan, kata Julius, jangan salahkan publik kalau berspekulasi karena statementnya melanggar UU, melanggar hukum itu.

"Statementnya mengeliminasi hak asasi publik karena statementnya tidak dilakukan di ruang-ruang yang publik, dilakukan di dalam ruang-ruang yang hubungannya khusus antara relawan dengan yang didukungnya," sambungnya.

Baca juga: Jokowi: Semua Presiden Dapat Laporan Data Intelijen, UU Mengharuskan

Julius menegaskan hal itu harus dijadikan modal sebagai hak interpelasi DPR tanyakan secara jelas terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Ini menggambarkan hubungan politik yang tidak wajar dan melanggar hukum maka harus ada hak interpelasi pertanyakan dengan tegas. Kalau partai politik dan fraksi-fraksinya di DPR masih merasa berkutik. Kalau tidak berkutik ya sudah," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.