Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Budi Said, Sudirman Sidabuke mengklaim Kejaksaan Agung tak memiliki bukti kuat yang menunjukan kliennya itu telah merugikan uang negara dalam dugaan kasus korupsi emas di PT Aneka Tambang (ANTAM).

Ia pun meminta agar hakim tunggal Luciana Amping menyatakan status tersangka klienya yang ditetapkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung adalah tidak sah.

Adapun hal itu diungkapkan Sudirman usai menghadiri sidang praperadilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

"Kita menyatakan bahwa penentuan sebagai tersangka saudara Budi Said adalah tidak sah karena tidak memenuhi kualifikasi dan tidak ada bukti bahwa klien kami ini merugikan keuangan negara," kata Sudirman usai sidang praperadilan.

Sudirman pun mengatakan, penetapan tersangka hingga penahanan Budi Said oleh Kejagung karena dianggap telah merugikan uang negara sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak pernah terjadi.

Malah menurut dia, saat ini Budi Said meminta hak kepada PT ANTAM untuk menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram.

"Sementara kita tidak pernah merugikan negara. Justru kita malahan meminta haknya kita untuk diserahkan kepada kita yaitu berupa emas 1.136 kilogram itu yang kita minta," ucapnya.

Ajukan Praperadilan

Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi emas PT ANTAM yakni Crazy Rich asal Surabaya, Budi Said melayangkan gugatan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Lebih Fantastis daripada Kasus ASABRI, Kasus Timah Rugikan Negara hingga Rp271 Triliun

Dalam permohonan yang dianggap dibacakan saat sidang, Budi melalui tim kuasa hukumnya meminta agar Hakim Tunggal Luciana Amping yang memutus perkara menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah dan batal demi hukum.

Pasalnya Budi menilai penetapan tersangka terhadapnya tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Selain itu ia juga beranggapan bahwa objek penyidikan dalam kasus yang menjeratnya masih dalam lingkup hukum perdata

"Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana  Khusus Nomor: TAP-01/F.2/Fd.2/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum karena objek penyidikan masih dalam lingkup hukum perdata," demikian bunyi dalam dokumen permohonan Budi yang diterima Tribunnews.com.

"Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara karena pemohon sebagai tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal pemohon diancam pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun dan karena tidak ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup," lanjut dokumen tersebut.

Baca juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan Terima Gratifikasi Rp100 Miliar, KPK: Kami Tak Lihat Unsur Politik