Masing-masing tanah tersebut berlokasi di Kabupaten Bogor dan Kota Jakarta Selatan:

• Sertifikat Tanah Hak Milik seluas 5.494 meter persegi dengan nama Pemegang Hak An Nisa Zhafarina Qashri yang terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan perolehan 13 Maret 2023.

• Sertifikat Tanah Hak Milik seluas 292 meter persegi dengan nama Pemegang HakAn Nisa Zhafarina Qashri yang terletak di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan 1 September 2023 berdasarkan 1 buah Akta Jual Beli Nomor: 61/2023 PPAT Irvandi SH, M.Kn. termasuk 1 eksemplar dokumen pajak pembelian.

Kemudian ada pula dua surat deposito bank yang masing-masing berjumlah Rp 500 juta, dua buku tabungan di bank plat merah, dan satu eksemplar polis asuransi dengan nilai pertanggungan mencapai USD 1.875.

Kemudian pada Kamis (16/11/2023), Kejaksaan Agung menyita USD 2.021 juta yang dikembalikan Achsanul Qosasi melalui tim penasihat hukumnya.

Saat dikonversikan ke rupiah per Kamis (16/11/2023), uang tersebut bernilai Rp 31,4 miliar.

Lalu pada Selasa (21/11/2023), Achsanul mengembalikan USD 619 ke Kejaksaan Agung

Jika dikonversikan ke kurs rupiah saat itu, uang tersebut setara Rp 9,5 miliar.

Adapun dalam perkara ini, Achsanul Qosasi telah didakwa jaksa penuntut umum karena menerima Rp 40 miliar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

"Terdakwa Achsanul Qosasi selaku Anggota III BPK Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024 dengan maksud menguntungkan diri sendiri sebesar USD 2.640.000 atau sebesar Rp 40.000.000.000 secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya," kata jaksa penuntut umum dalam persidangan Kamis (7/3/2024).

Menurut jaksa, uang Rp 40 miliar itu dimaksudkan untuk pengkondisian audit proyek pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo oleh BPK.

Hasilnya, BPK menerbitkan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo yang di dalamnya tidak ditemukan kerugian negara.

Laporan BPK tersebut kemudian digunakan untuk merekomendasikan penghentian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, mengingat tak ditemukan kerugian negara.

"Bahwa Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo bertujuan supaya Penyelidikan di Kejaksaan Agung dihentikan berdasarkan temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 yang tidak menemukan adanya kerugian negara."