Maka kemudian masyarakat punya penilaian masing-masing, termasuk saya bahkan Pak Arief dissentingnya menurut saya keras sekali. Ini harusnya dikatakan begitu. Kemudian Prof Eni, Pak Sadi Isra juga memberikan catatan yang cukup kritis.

Maka ya meskipun banyak dikatakan majelis atau keputusan kemarin tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya, maka kami melihat ada pendapat yang lain dan ternyata tidak bulat. Maka kemudian kami meyakini ada sesuatu yang kemarin tidak pas dalam proses demokrasi ini. Saya melihatnya begitu.

Pak Ganjar, Pak kalau nggak salah pada tanggal 24, 25, dan 26 Mei ke depan, PDI Perjuangan akan melakukan rakernas agendanya untuk menentukan sikap politik terkait dengan situasi politik terkini. Kalau boleh saya tahu, apakah Pak Ganjar juga akan ikut hadir dan menyampaikan pendapat Pak dalam forum rakernas yang akan dilakukan bulan depan?

Saya sebagai anggota, jadi saya menunggu saja. Kalau nanti diundang ya kita hadir.

Tapi biasanya dalam rakernas kan menstruktural yang diundang. Tapi biasanya beberapa kali saya diundang. Tentu kalau diundang kami akan datang, tapi agenda detailnya saya belum tahu.

Mungkin kawan-kawan DPP sudah menyiapkan.

Pak Ganjar, apakah terkait dengan hasil Pilpres itu Pak Ganjar juga berkomunikasi intent dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri?

Saya kira sejak satu tahun yang lalu kami sangat intens komunikasinya.

Sehingga tanggal 21 April tahun lalu saya dikasih rekomendasi, dan kemudian bertahap sampai kemudian penentuan pasangan calon, terus kemudian sampai dengan kampanye terakhir kami sangat intens berkomunikasi dengan beliau.

Kalau terkait dengan hasil pemilu ini Pak, apakah juga yang terakhir berkomunikasi dengan Bu Megawati Soekarno Putri? Dan kalau boleh saya tahu, apa komentar atau nasihat Bu Megawati Soekarno Putri kepada Pak Ganjar terkait dengan hasil pemilu ini Pak?

Bu Megawati tidak pernah menasihati saya secara individu, termasuk dengan Pak Mahfud. Karena saya kira kita sama dalam sebuah pikiran bahwa agenda bangsa ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana proses, bagaimana hasil, dan cerita kursi. Hanya cerita kekuasaan itu saja.

Tidak. Di balik itu semuanya ada PR yang lebih berat. Justru Bu Megawati menyampaikan kepada kami berdua, dengan tim TPN, kami diskusi beberapa kali, termasuk setelah putusan saya juga langsung ke tempat Bu Megawati, dengan serta Pak Mahfud dan seluruh tim, disampaikan satu, awas, dunia sedang tidak baik-baik saja.

Titik perang sekarang bertambah terus-menerus. Pasti akan ada dampak ke kita. Apakah kemarin terakhir Iran dengan Israel, potensi harga minyak pasti tinggi.

Ingat, sekarang rupiah masih bergerus terus-menerus. Saya baca hari ini sedikit menguat, tapi masih di atas Rp16.100 sekian. Jadi artinya kita menghitung kalau minyak naik, terus kemudian rupiah ambles, apa yang akan terjadi pada industri dalam negeri.

Bagaimana kemudian daya survival dari setiap perusahaan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan menjadi PHK. Kalau itu akan terjadi, maka kita mesti menyiapkan bagaimana mencarikan solusi itu.

Termasuk kaitannya dengan global climate change. Ibu selalu mengatakan itu terkait dengan bagaimana kondisi pangan kita hari ini. Karena kalau kita lihat tren impor, berasnya akan naik terus-menerus 3,2 juta.

Jadi artinya, ibu bicara begini. Jar, Coba kamu pikirin sekarang ya, bagaimana kita bisa bertahan seandainya. Kemudian dunia yang sedang tidak baik ini, terus kemudian membuat kebijakan yang berubah-ubah.

Kita mau impor, belum deliver. Kalau kemudian dia mengatakan tidak jadi, apa yang terjadi pada republik ini. Maka ya kami diskusi, kita sampaikan.

Ibu kan pernah perintahkan 10 bahan makanan pendamping beras. Maka orang bicara umbi-umbian, orang bicara porang, bicara sagu, bicara macam-macam potensi kita. Dan itu mesti kita pikirkan.

Dan ibu menyampaikan, ya agar ini menjadi kebijakan publik bagaimana. Ya bu, kita berikan pada pemerintah. Kan kita punya kepanjangan tanganan kita yang ada di parlemen, di DPR.

Itu bisa disampaikan sebagai kontrol kita. Tapi di lain pihak, kita kan punya kawan-kawan yang menjadi kepala daerah. Saya kira di daerah masing-masing itu bisa dilakukan.

Sehingga kita bisa bekerja secara paralel untuk menjaga ketahanan tangan kita. Jadi ibu lebih bicara itu ya, dibanding dengan sekedar bicara kalah dan menang saja. Ya meskipun tentu dalam proses kan, bu Mega dua kali saya kira membuat tulisan yang mengejutkan publik.

Satu tulisan di Kompas pada saat itu, yang kedua membuat amitus curehae. Dan itu disampaikan. Nah, ibu itu jarang sekali menulis seperti ini.

Maka pasti beliau punya perhatian yang sungguh-sungguh terkait dengan ini. Dan beliau tunjukkan melalui setidaknya dua tulisannya.

Pak Ganjar, beberapa waktu lalu Pak Ganjar sempat melontarkan wacana hak Angket terkait dengan Pilpres 2024. Namun kemudian wacana itu merdu Pak. Bagaimana komentar Pak Ganjar terkait dengan wacana Angket yang kemudian hilang terterang angin ini Pak?

Karena ruangnya berbeda. Saya dan Pak Mahfud ini sebagai prinsipal, ruang kita ada di Penyelenggara Pemilu.

Ketika kemudian terjadi hal-hal yang tidak sesuai, kami laporkan kepada bawaslu untuk kontrol. Atau kami protes kepada KPU. Ketika semua itu kemudian tidak sesuai dengan yang kami harapkan, maka satu-satunya lembaga adalah MK.

Maka kami mencari keadilan kesana. Alhamdulillah, MK memproses dari awal, tidak menolak dari awal, tidak sekedar mahkamah kalkulator, tapi kemudian menyampaikan proses itu, bahkan mengundang para menteri dan sebagainya, dan itu saya apresiasi betul sama MK yang memproses itu. Bahwa hasilnya seperti itu, itulah yang terjadi dan publik bisa melihat.

Kalau mau ada eksaminasi dari hasil itu, biarlah nanti ruang-ruang akademis dan masyarakat akan bisa melihat, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, itu mesti diterima. Nah, kalau kita melihat sisi lain, maka tugas saya sampaikan, maka perjalanan panjang ini kami dan Pak Mahfud berhenti di sini. Karena sudah tidak ada upaya lagi.

Nah, kalau kemudian ada cerita penggunaan hak konstitusional, saya kira ini relevan, karena Hakim MK kemarin yang membuat dissenting itu juga menyampaikan, MK tidak bisa menjadi keranjang sampah.

Maka ada lembaga yang lain yang namanya Penyelenggara Pemilu, ada lembaga yang lain yang namanya gakumdu, gabungan penegak hukum ini yang terpadu untuk penanganan kasus-kasus pemilu. Bahkan disampaikan juga, ada DPR yang punya hak konstitusional untuk melakukan kontrol.

Jadi saya kira ruangnya berbeda, maka ketika ide itu kita sampaikan, kalau sebuah sistem ini diakui semua berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa, selesai.

Tapi kalau kemudian merasa bahwa ini ada sesuatu yang mesti dikontrol, mesti di-check, setelah proses MK ini, memang DPR saya kira yang punya kewenangan. Nah, kalau sudah masuk kamar sana tentu, itu wilayah DPR yang nanti akan melanjutkan.

Bahwa ini adem, bahwa ini panas, anget-anget gitu ya, itu saya kira proses yang akan berjalan di sana. Saya sudah menduga, karena pasti kalau dalam situasi seperti ini, blocking politiknya akan kelihatan. Blocking politik yang setuju dan tidak setuju, dan itu akan butuh negosiasi politik.

Jadi biasa saja, nanti akan terjadi on-off, bisa jadi ini juga batal, tidak akan terjadi, bisa jadi ini berproses, terus kemudian masuk bamus, kemudian meninggal prematur di Paripurna, atau barangkali bisa jadi ini jalan terus, dan itu semua bergantung pada DPR. Maka tugas saya berikutnya adalah menghormati proses politik yang ada di DPR, dan saya kira masyarakat juga akan menyaksikan proses itu. (Tribun Network/ Yuda).