“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta dikutip dari Warta Kota, Kamis (2/5/2024).

“Jadi ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Menurutnya, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk.

Didominasi Menteri dari Parpol

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai mayoritas menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari partai pengusung.

Menurutnya, menteri yang berasal dari partai sebesar 55 persen dan sisanya merupakan sosok berlatarbelakang profesional.

"Kelihatannya komposisi Kabinet Prabowo-Gibran nanti banyak diisi parpol. Kemungkinan komposisinya bisa 55 persen parpol, 45 persen profesional, gitu," tuturnya kepada Tribunnews.com, Rabu (1/5/2024).

Ujang menilai masih banyaknya menteri dari unsur partai sebagai wujud akomodir Prabowo-Gibran kepada parpol pengusung mereka dalam Pilpres 2024.

Sehingga, sambungnya, hal ini membuat komposisi menteri yang memiliki latarbelakang sebagai profesional akan berkurang.

Bahkan, Ujang mengatakan bisa saja 60 persen menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader partai pengusung.

"Itu konsekuensi dari koalisi gemoy atau koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo-Gibran, ya. Katakanlah mengisyaratkan dukungan parpol yang besar dan banyak sehingga harus mengakomodir banyak menteri dari partai-partai itu," ujarnya.

Kendati demikian, Ujang tidak terlalu mempermasalahkan terkait menteri yang ditunjuk Prabowo-Gibran merupakan kader partai atau berlatarbelakang profesional.