TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Tokoh masyarakat Suku Mee yang mendiami wilayah Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire Pegunungan Provinsi Papua Tengah meminta Mahkamah Konstitusi dan KPU RI mengembalikan suara rakyat yang sudah diberikan berdasarkan kesepakatan noken sesuai dengan hasil nyata di tingkat kampung yang sudah diberikan.

Permintaan ini disampaikan Tokoh Suku Mee menyusul adanya dugaan rekayasa oknum KPU di tingkat kabupaten bekerjasama dengan oknum partai politik tertentu terhadap hasil kesepakatan Noken yang sudah diberikan oleh masyarakat bersama kepala kampung dan kepala-kepala suku.

Baca juga: Hasil Suara di Papua Kerap Berubah Saat Rekapitulasi, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

"Dasar seluruh gugatan kami di MK ini adalah adanya dugaan perampokan terhadap hasil kesepakatan Noken yang dilakukan oleh oknum KPU, Bawaslu, dan partai politik tertentu. Suara hasil kesepakatan noken di tingkat kampung itu kami duga direkayasa semua dan terbukti tidak ada pleno di tingkat distrik. Jadi angka-angka pleno di tingkat Kabupaten itu palsu semua utamanya dari hasil kesepakatan noken di tiga kabupaten Paniai, Deiyai dan Digiyai sesuai kemauan oknum tertentu ditambah intimidasi dengan cara kekerasan. Ini pokok gugatan kami agar suara riil yang nyata di lapangan hasil Noken itu dikembalikan," ungkap Tokoh Suku Mee Papua Tengah Nason Utty kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut Nason, suara rakyat hasil kesepakatan noken adalah suara rakyat suku Mee yang ingin juga memiliki wakil di DPR baik pusat, provinsi maupun Kabupaten.

Dan jumlah suara yang disepakati untuk calon-calon legislatif dari putra-putra terbaik suku Mee tersebut cukup untuk menduduki kursi-kursi tersebut.

Baca juga: KPU Segera Tetapkan Wilayah di Papua yang Terapkan Sistem Noken di Pemilu 2024

"Tapi apa yang terjadi karena nafsu kekuasaan oknum tertentu, segala cara dilakukan. Suara Noken masyarakat dimanipulasi semua. Bagaimana mungkin suara noken orang suku Mee ada yang diberikan kepada orang dari luar suku Mee bahkan bukan orang Asli Papua? Ini kan lucu sekali. MK kami minta buka mata dan buka hati agar persoalan perampokan suara di Papua Tengah ini bisa diputuskan dengan adil," jelas Nason.

Dia mengambil contoh suara dari Calon Legislatif DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Papua Tengah Albertus Keiya, di lapangan mendapatkan suara kesepakatan noken dari Kabupaten Paniai sebanyak 73 Ribu dan Dogiyai 93 ribu.

"Hasil ini adalah nyata kesepakatan noken di dua wilayah ini untuk wakil DPR RI dengan total 166 ribu suara, tetapi hilang dirampok di pleno tingkat kabupaten. Ini jahat sekali. Angka mereka manipulasi semua. Kami bisa tunjukan bukti hasil Noken dari dua wilayah ini ke MK termasuk jika MK ingin agar para kepala suku dari wilayah ini kami hadirkan," tegas Nason.

Dia berharap agar sidang PHPU legislatif di Papua Tengah ini bisa menjadi catatan hakim MK mengembalikan roh demokrasi sesungguhnya yaitu kedaulatan rakyat bukan kedaulatan penguasa.

Baca juga: Mengenal Sistem Noken Pemilu 2024 yang Digunakan 11 Wilayah Papua Tengah & Pegunungan, Ini Daftarnya

"Kami suku Mee sejak Pemilu 2004 bahkan sebelumnya selalu bisa mengirimkan satu wakil di DPR RI karena memang suara kesepakatan noken itu cukup mengirimkan satu wakil ke Senayan. Tetapi kenapa sekarang hilang? Apalagi kami suku Mee ini sudah jadi provinsi sendiri, masa iya untuk satu DPR RI saja tidak ada. Ini sangat aneh. Dulu waktu masih di Papua induk saja kami bisa kirimkan satu wakil. Aneh bin ajaib dan semuanya karena direkayasa dan dirampok. MK kami adil dan berani membuat keputusan. Bukan soal menang atau kalah tetapi kembalikan suara rakyat sesungguhnya pada tempat yang sebenarnya," pungkas Nason.