Baca tanpa iklan
Permintaan-permintaan itu memang tak ada di dalam anggaran, tetapi Ditjen mengakalinya dengan membuat perjalanan dinas fiktif dan memanfaatkan sisa operasional.
"(Anggaran) periode 2021 sampai 2023 dari perjalanan dinas, pertemuan," ujarnya.
Selama periode itu, Ditjen PKH Kementan mengeluarkan hingga Rp1,3 miliar untuk memenuhi permintaan-permintaan SYL yang tak tercantum di dalam anggaran.
"Dari catatan kami Rp 1,3 (miliar). Itu periode 2021 sampai 2023," terangnya.
Adapun, dalam perkara ini, SYL diduga Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang sebanyak Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
SYL melakukan pemerasan ini dengan memerintahkan Muhammad Hatta, Kasdi Subagyono, Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya Panji Harjanto.
(Tribunnews.com/Deni/Asri)