News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Imigrasi Sudah Surati Kominfo untuk Back Up Data Sejak April, tapi Tak Digubris hingga PDN Diretas

Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Febri Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi ransomware. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim menyatakan pihaknya telah meminta back up data pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara sejak April 2024 lalu.

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN," sambungnya.

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN

Buntut peretasan BPN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola PDN.

"Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Pihak BPKP disebut akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Baca juga: Sempat Berhenti Akibat PDN Diretas, Kemenag Pastikan Layanan Sihalal Sudah Kembali Normal

Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. 

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata dia

Namun, Ateh tidak menjelaskan soal target yang diberikan Presiden Jokowi kepada BPKP.

"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Reza Deni)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini