News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

Pemerintahan Prabowo 5 Tahun ke Depan Hampir Tanpa Oposisi, Civil Society Harus Kritis 

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan praktis tanpa ada oposisi, sebab tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, tak sebanding dengan jumlah keseluruhan kursi dari partai yang tergabung di KIM Plus, yakni 470 kursi.

"Dengan adanya kekuatan politik 84 persen itu gabungan dari KIM dan KIM Plus ya, saya kira pasti di parlemen kelompok oposisi juga akan lemah. Apalagi ditambah PDIP (bergabung)," ucap Adi.

Karenanya, Adi mendorong civil society alias kelompok masyarakat sipil seperti mahasiswa, aktivis, organisasi kemasyarakatan, pegiat demokrasi hingga guru besar, tetap kritis sebagai penyeimbang pemerintah.

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara 'Forum Legislator PKB' yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (handout)


"Ya hanya itu satu-satunya harapan yang bisa memberikan kritik ataupun melakukan protes terkait dengan hal-hal kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat," tegasnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin mengklaim Pemerintahan Prabowo-Gibran tetap demokratis meksipun hampir nihil oposisi.

"Tentu hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena kami di internal koalisi berkomitmen untuk tetap demokratis dalam mengawal kesuksesan Pemerintahan Pak Prabowo," kata Puteri, kepada Tribunnews.com pada Jumat.

Baca juga: Hanura Bakal Tentukan Arah Politiknya saat Munas Bali, Pilih Oposisi atau Gabung Prabowo?


Puteri menjelaskan, Golkar akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat meksipun berada dalam pemerintahan.

"Sehingga, keberadaan kami di internal pemerintah, tentu tidak akan menghalangi sikap kami untuk memberikan masukan dan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, DPR akan tetap berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah melalui peran checks and balances. 

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Terancam Tanpa Oposisi, Alarm bagi Demokrasi 


"Di mana, DPR sesuai tupoksinya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," ucap Puteri.

Puteri menilai, pengawasan terhadap pemerintah tetap diperlukan apalagi untuk membangun negara sebesar Indonesia.

Golkar, kata Puteri, juga menyambut baik apabila Prabowo mengajak partai politik lain untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Pada dasarnya tentu kami dari partai Golkar menyambut dengan sangat baik, sepanjang kita semua dalam koalisi berkomitmen membantu presiden dalam mencapai visi-misinya," tutur Puteri.

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini