Bima menuturkan, perubahan itu harus dipertimbangkan masak-masak.

Sebab setiap perubahan akan berdampak pada keuangan negara.

"Setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya," tuturnya.

Sikap Resmi Mabes TNI

Sementara itu, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan bahwa TNI menghormati setiap wacana yang berkemban.

Termasuk terkait perubahan struktur lembaga negara yakni Polri dikembalikan kepada TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

TNI menyerahkan wacana terkait perubahan struktur lembaga negara itu kepada pihak yang berwenang yakni pemerintah dan DPR.

"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antarlembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

Hariyanto menegaskan bahwa TNI berpegang pada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.

Menurut dia, TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

"Saat ini, koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional," tutur Kapuspen.