Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Ratusan sopir angkutan kota (Angkot) akhirnya menghentikan aksi mogoknya, dan akan beroperasi kembali.
Hal itu dilakukan setelah melakukan dua hari demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, jalan Kesuma Bangsa dan kantor gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada.
Sebelum membubarkan diri, sekitar pukul 17.45 Wita, Rabu (7/3) tadi, massa aksi sempat membakar ban di pinggir jalan tersebut, kendati sempat dilarang oleh kepolisian, namun massa aksi tetap membakar ban, yang berujung terjadinya keributan.
Walaupun keributan cepat mereda.
Aksi itu juga membuat arus lalu lintas terganggu, pasalnya mobil angkot yang parkir di dua sisi jalan Gajah Mada, membuat jalan menyempit, dan kemacetan tak terhindarkan.
Hal itu ditambah dengan aksi beberapa sopir yang menghentikan sopir angkot mengangkut penumpang yang melintas di jalan tersebut, termasuk dengan meneriaki driver transportasi online.
Baca: Samarinda Masih Tempati Posisi Pertama, BNNK Samarinda Galakan Program Rehabilitasi
Namun demikian, aksi tersebut akhirnya dihentikan, setelah perwakilan sopir maupun anggota Orgatrans Kaltim akan difasilitasi oleh Dishub Kaltim untuk mengantar langsung tuntutan mereka ke Mentri Perhubungan dan Mentri Kominfo di Jakarta.
"Tiga orang dari kami akan berangkat ke Jakarta, untuk menyampaikan langsung tuntutan kami ke kementrian," ucap Ketua Orgatrans Kaltim, Kamariono, Rabu (7/3/2018).
"Jadi, mulai malam ini dan selanjutnya kita kembali beraktifitas narik angkot lagi sambil menunggu hasil dari keberangkatan kami," tuturnya.
Lanjut dia menjelaskan, dia pun yakin pemerintah dapat memberikan keputusan yang terbaik. Pasalnya, jika polemik transportasi online ini tidak diselesaikan, maka akan terus terjadi gejolak dan bukan tidak mungkin terjadi gesekan.
"Setiap hari semakin panas, dan gejolak di lapangan. Tapi, saya yakin pemerintah dapat tanggap dengan persoalan ini, masa mau dibiarkan terus begini, rakyatnya di adu dengan rakyat. Saya yakin pemerintah bijak mengambil sikap," urainya.
"Sebelum mereka (transportasi online) mematuhi aturan yang ada, kami minta tutup dulu aplikasinya," tambahnya.
Baca: Deret Panjang Sopir Ojek Online Berakhir Tragis, Tewas Dibunuh Penumpang
Nantinya, jika tuntutan pihaknya tidak dikabulkan, maka pihaknya akan langsung mendatangi Presiden untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut.
Kamariono menilai, ada tiga tahap yang akan ditempuh pihaknya, yakni dengan mendatangi Kementrian terkait, melalui jalur hukum dengan menuntut pemerintah, dan mendatangi Presiden sebagai langkah akhir.
"Perjuangan kita belum maksimal, masih ada langkah lainnya yang akan kita tempuh, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, mau dikasih makan apa anak istri kita kalau begini," tutupnya.