Putra asli Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan baru saat itu sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Paulus juga dikenal sebagai tokoh di Papua.

Saat gelaran PON XX Papua, ia pernah mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan menteri, serta pihak lainnya, atas kesuksesan gelaran tersebut.

Dikutip dari kemenpora.go.id, saat itu Paulus masih menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

Lengkapnya Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, dan seluruh stakeholder.

Termasuk TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua yang telah bekerjasama sehingga PON XX Papua berjalan dengan aman, lancar dan sukses hingga penutupan.

"Selaku tokoh yang ada di Papua, saya pikir harus memberikan sebuah penghargaan dan apresiasi yang besar kepada mulai dari Pak Presiden, Pak Menpora dan para Menteri yang lain, Bapak Panglima, Kapolri, dan di tingkat provinsi Gubernur, ada Bapak Bupati dan Wali Kota."

"Saya pikir itu kerja bareng luar biasa. Semangatnya tumbuh dengan membara," kata Paulus Waterpauw saat menjadi narasumber bersama Menpora Amali dalam Dialog Interaktif RRI Jayapura, bertajuk Nasib Venue Setelah PON Papua, Jumat (15/10/2021).

Ancaman Pembunuhan

Sementara itu, TPNPB menuding Paulus Waterpauw dan pemerintah Papua Barat telah melakukan kejahatan kepada aktivis di Papua.

Mereka pun mengeluarkan nama DPO dan memberikan ancaman pembunuhan.

"TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya mengeluarkan nama DPO yakni Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw," ujar Panglima Kodap IV Wilayah Sorong Raya Denny Moss, Selasa (12/7/2022), dikutip dari TribunPapuaBarat.com.

Baca juga: KKB Papua Tembak 12 Warga Sipil, 10 Orang Tewas, Pelaku Penyerangan Diduga Kelompok Egianus Kogoya

TPNPB  kini menebar ancaman bagi para pejabat yang diketahui ikut sertanya dalam mendukung dan mendorong pemekaran DOB di tanah Papua.

"Kami akan menindak tegas," ungkap Denny, saat membacakan pernyataan sikap TPNPB.