Baca tanpa iklan
Kami buru-buru mendatangi dan memasukkan berkas dengan harapan awal tahun dapat mengikuti sidang keanggotaan KONI Pusat.
Namun, oleh Kabid Organisasi disampaikan kepada kami bahwa terdapat AD/ART baru yang menghendaki jumlah surat rekomendasi KONIDA adalah minimal 17. Artinya jumlah setengah dari seluruh provinsi di Indonesia.
Saat itu, FWCI sudah tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Namun hanya 18 provinsi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat rekomendasi KONIDA. Pada akhirnya, tidak lebih dari 3 bulan kami berhasil mengumpulkan 18 surat rekomendasi KONIDA.
Oleh karena waktu tidak keburu, tahun 2017 kami tidak dapat mengikuti sidang KONI. Boleh saya ceritakan di sini. Pada saat Kabid Organisasi mengetahui FWCI dalam waktu yang singkat sudah dapat mengumpulkan 18 surat rekomendasi KONIDA, ia nampak terkejut.
Berkas-berkas diteliti dan ditelaah dengan seksama. Dan dengan demikian syarat administrasi FWCI sebetulnnya sudah terpenuhi. Memang masa itu untuk bisa bertemu dengan pengurus KONI cukup sulit. Tidak usah Ketua Umum. Bertemu Kabid saja kami sudah bersyukur.
Bahkan, surat-surat permohonan kami beberapa kali hilang tanpa jejak. Singkat cerita, menjelang sidang tahun 2018, kami ditunjukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI saat itu, yang menyatakan bahwa cabang olahraga Wushu Indonesia (WI) berkeberatan FWCI menjadi anggota KONI dan menyuruh kami bergabung dengan WI.
Tentu hal ini membuat sontak kami semua. Setahu kami dengan mengacu kepada AD/ART, bahwa yang boleh berkeberatan/menolak/menerima calon cabor baru adalah suara anggota KONI pada saat sidang anggota. Bukan sepihak dari secarik kertas yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat. Disitulah awal mula kami mengendus sesuatu yang tidak baik dalam keadministrasian keanggotaancabang olahraga baru.
Lika liku kami alami sepanjang tahun 2018. Dari yang pura-pura baik. Hingga minta duit. Bukan hanya itu, kami ditawari akan dibantu menjadi anggota KONI namun dengan syarat untuk posisi kepengurusan terutama Ketua Umum Pengurus BesarFWCI akan diisi oleh orang lain. Saat itu, kami sempat berfikir ingin meng”iya”kan.
Namun salah seorang rekan kami menanyakan siapa yang akan menjadi Ketua Umumnya. Kami tidak diberitahu. Dan, kami menolak tawaran itu. Sepanjang tahun 2018 kami beberapa kali datang ke kantor KONI untuk adu alot. Sampai kami disuruh menyiapkan uang 1 Miliar untuk mempermudah masuk keanggotaan. Tentu, tahun 2018 kami tidak dapat mengikuti sidang KONI yang kedua kalinya.
Menjelang tahun 2019 merupakan tahun politik. Tahun pemilu. Kami tidak mengambil sikap banyak terhadap perkembangan status kita di KONI Pusat. Rekan-rekan kami menganjurkan selama tahun politik ini sebaiknya menarik diri.
Pada tahun 2019 kami membaca kabar berita, bahwa kepengurusan KONI Pusat berganti dan terpilihlah Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman sebagai Ketua Umum KONI Pusat baru. Kami di PB FWCI mencari informasi profil tentang beliau di berbagai media.
Sahabat-sahabat. Dan teman-teman. Dari sahabat saya sendiri yang kenal Bapak Marciano bercerita beliau adalah sosok yang baik. Netral. Dan bijak. Mudah-mudahan dengan digantinya kepengurusan baru KONI Pusat bisa ada angin segar. Akhir tahun 2019 menjelang kejuaraan Wing Chun dunia di Hong Kong.
Kami mencoba bersowan ke Ketua Umum KONI Pusat. Alhamdulillah kami diterima bersama perwakilan atlit internasional kami. Ini baru sekali sepanjang sejarah, PB FWCI diterima oleh Ketua Umum KONI Pusat sejak 2016. Dalam kesempatan itu pula, kami menyampaikan keluh kesah kami untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KONI.
Berbagai lika-likukami ceritakan. Kami juga terbuka kepada Bapak Ketua Umum saat kami ditanya apakah ada pihak-pihak yang meminta uang kepada PB FWCI. Kami sampaikan “Iya”. Namun kami ijin tidak untuk menyebutkan nama. Namun hanya uang receh 3-5 jt. Untuk yang uang besar kami menolak memberikan. Disampaikan oleh Bapak Marciano kala itu dengan betul-betul, bahwa KONI yang baru bebas dari KKN.