Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, paling tidak suka “utang”. Termasuk “utang” kepada rakyat Cilacap, Jawa Tengah untuk memulihkan kawasan mangrove Segara Anakan, Pulau Nusakambangan.

Dalam kaitan itu pula, malam hari di hari pertama kunjungannya ke Jawa Tengah (16/2/2022) ia langsung mengadakan pertemuan dengan Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamuji, di Hotel Tentrem, Semarang.

Topik malam itu adalah “Pembahasan Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Cilacap”.

Jauh sebelum acara beranjak, Doni sudah mengingatkan, “Kalau sudah bicara pohon dan lingkungan hidup, ini bisa sampai pagi….”.

Doni mengatakan, program mangrove di Segara Anakan adalah “PR” yang belum ia tuntaskan. Program itu ia cetuskan ketika masih menjabat Kepala BNPB.

“Belum sempat memulihkan mangrove Segara Anakan, keburu angka covid-19 naik terus, sampai akhirnya saya purna tugas,” katanya.

Bak gayung bersambut, suatu hari Doni dihubungi Hendry Ngadimin, Direktur PT Prima Sarana Gemilang, salah satu anak perusahaan grup Salim.

Ketika bertemu, Hendry minta bantuan Doni untuk mengawal pengelolaan mangrove Segara Anakan.

"Saya segera ngabari pak bupati, hingga akhirnya tim Pak Hendry dan tim pak bupati bertemu. Nah, malam ini kita bahas tindak lanjutnya," katanya.

Bicara mangrove, menurut Doni adalah pembicaraan mengenai sesuatu yang sangat strategis. Kita bicara biodiversity yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kalau tidak dijaga dan dipelihara, bisa punah. Jika sampai mangrove punah di Indonesia, (salah satu) sumber makanan akan punah juga di dunia, sebab mangrove hanya tumbuh di daerah tropis.

Kita mengenal tiga jenis hutan, hutan mineral, gambut, dan mangrove atau bakau. Jenis hutan mineral cukup banyak, seperti di Afrika, Amerika Latin, Amerika Tengah, dan Eropa. Bahkan di kawasan Skandinavia juga ada.

Bedanya, di sana jenis pohonnya relatif homogen.

"Pinus, pinus semua. Cemara, cemara semua. Tidak seperti kita yang punya ribuan varietas," ujar Doni.