Oleh : Adian Napitupulu
Sekjen PENA 98
(Persatuan Nasional Aktivis 98)

TRIBUNNERS - Sebenarnya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden itu merupakan kehendak Rakyat atau bukan?

Bagaimana untuk mengetahuinya?

Apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa Big Data?

Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan.

Kalau kehendak rakyat di ukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan rakyat yang menyerap aspirasi dari Rakyat melalui seluruh struktur partai hingga Rt/Rw maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan Presiden untuk di setujui Parlemen karena partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi.

Baca juga: Kamhar: Luhut Sebaiknya Hentikan Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.

Kalau menurut Muhaimin ketua PKB dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data maka disimpulkan bahwa 60% Rakyat setuju perpanjangan masa jabatan Presiden dan 40% sisanya menolak.

Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase Survey dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Diatur di Konstitusi

Sementara hasil Big Data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik.

Paparan Survey lengkap sekali, Sementara paparan Big Data hanya di sampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail.

Di semua media hanya di sebutkan : "Data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60% mendukung, 40% menolak" sama sekali tidak di sebutkan data tersebut dari Big Data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa ?

Dalam penyampaian hasil Big Data juga tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktu nya berapa lama?

Lalu jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola Big Data tersebut apakah Lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Syber atau apa sebagaimana paparan hasil Survey yang lengkap dan detail hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman.

Kenapa paparan tersebut penting?

Karena Rakyat tidak bisa diklaim semena mena, seolah semua atas kehendak rakyat sementara berdasarkan data, total rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201.800.000 jiwa dari 273.870.000 jiwa atau sekitar 73,7 %.

Sementara pengguna sosial media yang menjadi basic pengambilan data terdiri dari 139.000.000 pengguna youtube, 130.000.000 pengguna Facebook 99.000.000 pengguna instagram, 92.000.000 pengguna tiktok dan 18.000.000 pengguna Twitter.

Total 478.000.000 akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna Internet di Indonesia.

Baiklah kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisa Big Data tersebut, semoga ada dan objektif.

Sambil menunggu, mari kita lihat bagaimana rakyat Indonesia hari ini, minyak goreng langka dan mahal, Bahan Bakar Minyak naik, Gas Elpiji juga naik.

Pandemi yang tak berhenti membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, banyaknya anak putus sekolah dll.

Sebagai bagian dari komunitas dunia kita menyadari adanya berbagai ancaman perang dari berbagai sebab yang juga penting untuk dipikirkan.

Nah, dari situasi situasi itu bukankah Para Menteri dan Partai Koalisi harusnya Fokus untuk bahu membahu menyelesaikan masalah masalah tersebut dari pada sibuk melemparkan wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan Partai yang tak melulu soal mengejar jabatan.

Dari perdebatan soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini, kadang sering miris terpikir.

"Apa iya perpanjangan masa jabatan Presiden lebih penting dari pada menyelamatkan Rakyat?"

Bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap isu isu ini?

Hmmm sebatas yang saya ketahui 3 bulan lalu tanggal 23 Desember 2021 dalam sebuah pertemuan kecil, Presiden sama sekali tidak bicara tentang merubah Konstitusi apakah itu menjadi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan.

Yang ada justeru bicara tentang konflik pertanahan, pandemi, pertambangan dan beberapa waktu ngobrol ringan tentang hasil survei beberapa calon Presiden tentunya dengan jadwal pemilu tetap tahun 2024.

Parung, Bogor
12 Maret 2022

Hormat Saya