Bawaslu harus memastikan bahwa setiap anggota memiliki kualitas integritas. Ini juga penting bukan hanya demi kesuksesan penyelenggaran pemilu saja, tetapi juga untuk menjaga kualitas demokrasi dan budaya politik ke depan. 

Melalui penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Demikian halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Norris, 2014). 

Tantangan Pemilu 2024

Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu yang penuh tantangan bagi Bawaslu. Pemilu dan Pemilukada yang secara bersamaan dilaksanakan di tahun yang sama, beresiko menimbulkan gesekan politik yang lebih kuat.  

Benturan-benturan dan ketegangan politik di lapangan seringkali tidak bisa terelakan. 

Belum lagi, di tengah semakin derasnya arus informasi, masalah disinformasi dari mulai berita hoaks hingga gesekan di media sosial, bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat menjadi kuat. 

Politik identitas seringkali hadir, dan bisa beresiko memicu konflik dan perpecahan.

Kondisi ini, memiliki potensi pelanggaran dan sengketa yang cukup tinggi. Ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu. 

Oleh karenanya, dibutuhkan kapasitas untuk menjalankan peran dan fungsi Bawaslu, selain tetap merawat integritasnya. 

Hal fundamental yang harus dimiliki tentu saja adalah penguasaan dan pemahaman dari sisi ragulasi.

Dari aspek regulasi, dua peraturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, penting untuk dikuasai, guna menghindari salah penerapan hukum. 

Ini dikarenakan pemilu dan pemilihan akan berlangsung dalam satu tahun yang sama. 

Tidak hanya itu, aturan turunan kedua undang-undang tersebut seperti Peraturan KPU dan Perbawaslu yang harus melalui fase harmonisasi guna menghindari salah tafsir penerapan hukum oleh penyelenggara, penting dihatamkan. 

Kapasitas untuk memahami aturan ini, harus terus dibangun guna menghindari ketidakjelasan dan penafisran yang beragam dari kontestan pemilu maupun publik, yang membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.