News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pemilu Inklusif

Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pemilu - Terpenuhinya hak-hak politik penyandang disabilitas dalam bentuk partisipasi, dapat menjadi jembatan menuju Pemilu yang inklusif.

Sementara DPK adalah daftar pemilih khusus, di mana pemilih tersebut memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar, baik dalam DPT maupun DPTb.

Indikator lain yang menggambarkan sebuah Pemilu inklusif di Kabupaten Klaten, adalah meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dicatat dalam DPT Pemilu 2024, yaitu sebanyak 8.667 pemilih.

Hal tersebut sejalan dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS, yaitu sebanyak 2.663 pemilih atau sekitar 30,73 persen.

Capaian tersebut memang masih jauh dari harapan. Namun demikian, angka itu sudah jauh meningkat jika dibanding pada Pemilu 2019.

Saat itu, tercatat sebanyak 825 pemilih atau sekitar 28,43 persen pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.

Meningkatnya angka partisipasi pemilih menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik.

Secara keseluruhan, partisipasi Pemilu 2024 di Kabupaten Klaten menembus angka 87,69 persen.

Angka ini meningkat sebesar 5,47 persen dari Pemilu tahun 2019, dan 12,23 persen dari Pemilu 2014.

Kenaikan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ini sekaligus bisa menjadi sebuah gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Klaten untuk menggunakan hak pilihnya semakin tinggi.

Menilik pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara turut menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak untuk menentukan pilihannya dalam sebuah Pemilu.

Terpenuhinya hak-hak politik penyandang disabilitas dalam bentuk partisipasi, dapat menjadi jembatan menuju Pemilu yang inklusif.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Suasana pemilihan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), World Trade Center, Jalan Tun Ismail, Chow Kit, Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024). (Dok: PBSI)

Kualitas demokrasi dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang bersifat inklusif.

Hal tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui pemberian penguatan akses dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Upaya itu antara lain dapat dilakukan dengan memaksimalkan penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus lainnya yang memiliki hak pilih untuk masuk dalam daftar pemilih.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini