Mengapa Presiden Prabowo Harus Mendorong Perjanjian Perdagangan AS-Indonesia?

Pada tahun 2030, lebih dari dua juta pekerjaan baru dapat diciptakan, dengan keuntungan yang signifikan di seluruh sektor utama.

Industri tekstil dan alas kaki, pilar panjang ekonomi ekspor Indonesia akan berkembang secara signifikan, mempekerjakan ratusan ribu pekerja.

Produksi furnitur dan karet, terkonsentrasi di daerah pedesaan, akan melihat peningkatan tajam dalam pekerjaan seiring dengan pertumbuhan permintaan dari AS.

Masyarakat pesisir akan mendapat manfaat dari sektor akuakultur yang akan berkembang dengan peningkatan ekspor udang, kepiting, dan produk makanan laut lainnya.

Relokasi industri teknologi tinggi saja dapat menghasilkan lebih dari 800.000 pekerjaan khusus, menawarkan upah yang lebih tinggi, dan meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia.

Keuntungan pekerjaan ini akan memiliki efek pengganda pada ekonomi.

Logistik, transportasi, dan layanan terkait akan berkembang untuk mendukung basis industri yang berkembang, semakin meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi.

Seiring volume perdagangan meningkat, perusahaan Indonesia akan mencapai skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan daya saing global mereka dan mendorong inovasi. 

Dinamisme ekonomi yang dihasilkan akan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, memperkuat kelas menengah, dan mempercepat transisi Indonesia ke ekonomi berbasis pengetahuan.

Dari perspektif geopolitik, waktu untuk kesepakatan semacam itu tidak bisa lebih baik. 

Preferensi pemerintahan Trump untuk kesepakatan perdagangan bilateral sangat selaras dengan tujuan Indonesia untuk memperdalam hubungan ekonominya dengan AS.

Sebagai satu pasar terbesar di dunia, AS menawarkan peluang besar untuk ekspor Indonesia, terutama di sektor-sektor di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. 

Selain itu, hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan AS akan meningkatkan kepentingan strategis Indonesia di Indo-Pasifik, melawan pengaruh China yang berkembang di wilayah tersebut.

Posisi fiskal dan perdagangan Indonesia memberikan pembenaran tambahan untuk perjanjian ini.