TRIBUNNEWS.COM - Pernahkah terpikirkan, bagaimana kita, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa?

Nah, dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah membuat sebuah perencanaan matang dari sisi anggaran dan pembangunan nasional, yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dibuat secara sistematis dan terperinci, APBN berisikan rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yang tiga komponennya, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara telah disetujui oleh DPR.

Di tahun 2021 lalu, dilihat dari ketiga komponen tersebut, pelaksanaan APBN mencatatkan kinerja yang positif. Dalam konteks ini, pendapatan negara melebihi target, belanja negara dilakukan secara optimal khususnya untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi daerah dan pusat, dan pembiayaan anggaran yang efisien di tahun 2021 menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

Realisasi positif APBN 2021 tersebut menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto merupakan buah kolaborasi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.

Bea Cukai sendiri, disebutkan Nirwala menjadi salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan realisasi pendapatan negara dengan mengumpulkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp269 triliun atau 125,13% dari target APBN.

"Dalam mewujudkan realisasi APBN yang berdampak positif bagi masyarakat, Bea Cukai berupaya mengoptimalkan pelaksanaan empat tugas dan fungsinya, yaitu mengumpulkan penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan mengasistensi industri dalam negeri," ungkapnya.

Dijelaskan Nirwala, di tahun 2021 Bea Cukai mewujudkan peningkatan penerimaan yang optimal melalui kebijakan tarif cukai hasil tembakau, pengembangan layanan berbasis digital, dan penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Walhasil, instansi kepabeanan ini mencatatkan pertumbuhan signifikan di setiap komponen penerimaan, seperti bea masuk tercapai 117,22%, bea keluar 706,94%, dan cukai 108,62% dari target APBN.

Di samping itu, Bea Cukai pun serius menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dengan memperkuat pengawasan narkoba dan barang larangan pembatasan, meningkatkan kerja sama internasional, dan menaikkan kapasitas operasi laut untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.

"Di tahun 2021, Bea Cukai melaksanakan 1.334 penindakan kasus narkoba dan mengamankan 4.073 kilogram barang bukti narkoba. Sedangkan di bidang pengawasan cukai, melalui Operasi Gempur, Bea Cukai tak hanya memberantas rokok ilegal untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan industri rokok legal dalam negeri dan mengamankan penerimaan negara," kata Nirwala.

Selanjutnya, masih menurut Nirwala, Bea Cukai memanifestasikan fungsi fasilitator perdagangan dan asisten industri dalam harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal, pemberian insentif fiskal untuk mendorong ekspor dan industri kecil dan menengah (IKM), dan pengembangan pusat logistik berikat (PLB) bahan pokok dan e-commerce.

"Sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi isu utama penyebab melemahnya perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ketidakpastian akibat pandemi, Bea Cukai tetap berupaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp10,2 triliun. Insentif fiskal ini digunakan untuk importasi alat kesehatan dan vaksin, juga membantu dunia usaha dengan memberikan fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) agar dapat meningkatkan kemampuan ekonominya selama pandemi," paparnya.

Nirwala pun menegaskan bahwa upaya optimalisasi tugas dan fungsi Bea Cukai tersebut akan tetap dilaksanakan di tahun ini, demi mendukung kelancaran pelaksanaan realisasi APBN 2022.