TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Nawardi, menilai keberadaan token listrik yang diluncurkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyulitkan masyarakat desa yang tinggal di daerah pelosok.

Menurut dia, token listrik menjadi suatu kebutuhan sekaligus beban bagi masyarakat pelosok di tengah krisis ekonomi saat ini.

“Misal di daerah Madura atau Pacitan yang di pelosok-pelosok ini, kalau beli token lewat tetangga pasti harganya lebih mahal. Artinya kalo harganya Rp 100.000, beli di tetangga bisa dimahalin jadi Rp 110.000, harus menambah Rp 10.000, Rp 5.000 untuk tambah ongkos transportasi beli pulsa ke kota,” kata Ahmad dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Ahmad menuturkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penggunaan token listrik. Selain itu, PLN juga bersikap tidak transparan dalam menyediakan informasi terkait penetapan harga token listrik.

“Dikira pulsa listrik sama kayak beli pulsa telepon. PLN juga tidak transparan dalam menentukan tarif pulsa listrik yang ada. PLN juga tidak menyampaikan kepada publik berapa keuntungannya, berapa keuntungan yang didapat provider, berapa keuntungan yang didapat mitra-mitra kerja PLN, dan hal-hal lain,” kata dia.

Selain persoalan mahalnya harga token listrik, Ahmad menyebutkan permasalahan lainnya yaitu pemaksaan yang dilakukan oleh PLN terhadap masyarakat untuk menggunakan token listrik tanpa mendapatkan informasi detail seputar penetapan harga dan penggunaanya.

“Masyarakat dipaksa untuk membeli token tanpa masyarakat tahu berapa keuntungan, berapa yang harus dikeluarkan, pemaksaan ini menurut saya tidak benar. Saya sepakat dengan Pak Rizal Ramli agar PLN menyediakan pilihan bagi masyarakat dalam memilih apakah menggunakan token atau meteran,” ujarnya.

Menurut Ahmad, penggunaan listrik melalui sistem meteran jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem token yang baru ini. Hal ini membuat masyarakat kalangan pedesaan dan daerah pelosok menyesal setelah menggunakan token listrik tersebut.

“Masyarakat ketika sudah awal-awal dulu di daerah, masyarakat tertarik. Tapi setelah tahu token lebih mahal, masyarakat tidak bisa kembali menggunakan meteran, ini yang sebenarnya menurut saya pemaksaan yang dilakukan oleh PLN,” ucapnya.

Ahmad menyarankan agar penetapan harga token listrik di perkotaan dan di pedesaan harus dibedakan karena tingkat daya beli yang berbeda. Selain itu, PLN perlu menyediakan tempat-tempat penjualan token listrik yang bisa mencapai wilayah pedesaan dan pelosok agar bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Kemudian, PLN harus memperbaiki pelayanannya serta menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa hingga Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan distribusi token listrik bagi masyarakat setempat.(Dylan Aprialdo Rachman)