TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (persero) tidak senang pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Dalam hal pegawai PLN tidak senang jika harus mematuhi kebijakan Kementerian ESDM yang merugikan perseroan.

Ketum Serikat Pekerja PT PLN Jumadis Abda mengaku kesal dengan perkataan Sudirman agar perseroan bisa mematuhi keinginan pengembang listrik swasta yang tergabung dalam Independent Power Producer (IPP). Jumadis berharap agar Sudirman bisa menghormati kinerja PLN selama ini daripada swasta.

"Kami mengecam Pernyataan Sudirman Said Memaksa PLN untuk tunduk terhadap upaya swastanisasi Pembangkit Listrik dan peraturan yang merugikan PLN dan kelistrikan nasional," ujar Jumadis, Minggu (24/7/2016).

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PLN, Serikat Pekerja (SP) PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan yang keliru terhadap kelistrikan nasional. Karena bila salah melangkah dan salah mengambil kebijakan termasuk adanya unsur kepentingan tertentu dalam penentuan arah kelistrikan ini.

"Dampak kerugiannya bukan saja dirasakan oleh PLN tetapi juga kepada bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Indonesia," tegas Jumadis.

Jumadis menyebut ada usaha pemerintah untuk memarginalkan PLN melalui Menteri ESDM Sudirman Said. Jumadis menyebutkan pembangunan dan kepemilikan aset perseroan akan diserahkan kepada perusahaan swasta dan PLN diminta membeli dengan sistem take or pay.

"Akan ada kerugian PLN Rp 140 triliun per tahun setelah selesai pembangunannya, dan potensi pemadaman di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu. Sehingga Indonesia menjadi Nias kedua," papar Jumadis.

Jumadis menambahkan SP PLN menantang Menteri Sudirman Said untuk berdebat secara terbuka ke ruang publik di media televisi nasional. Hal itu bertujuan untuk menyelesaikan maasalah kebijakan di sektor kelistrikan.

"Tujuan debat agar dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata Jumadis.

Sebelumnya diberitakan, Sudirman Said berpesan kepada PT PLN agar bisa bekerjasama dengan pengembang swasta yang tergabung dengan IPP. Sudirman tak mau persero takut kekurangan proyek listrik karena ada pihak IPP.

"Masih ada pandangan-pandangan, porsi kita berkurang. PLN justru harus mempercepat penunjukan IPP," ujar Sudirman di kantor Direktorat Jenderal Kelistrikan ESDM, Jumat (22/7/2016).

Sudirman memaparkan saat ini proyek pengembangan kelistrikan mayoritas dikuasai PT PLN. Namun dalam waktu empat tahun mendatang, Sudirman yakin IPP bisa memiliki proyek sama banyaknya dengan perseroan.

"PT PLN sebagai satu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Sekarang dominan, tapi 2020 kalau IPP jalan akan seimbang," kata Sudirman.