Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya tidak ditarik ke ranah politik.

Bhima beralasan, saling melempar argumentasi siapa bertanggung jawab dan menyalahkan, tidak dapat menyelesaikan kasus gagal bayar JIwasraya yang merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun tersebut.

Bhima menuturkan, ada baiknya pemerintah mempercepat proses hukumnya.

"Jangan ditarik ke ranah politik ya, karena ini lebih menyangkut ke kasus hukum dan tata kelola BUMN. Dibanding saling menyalahkan rezim satu menyalahkan ke rezim satunya, menurutnya saya proses hukumnya harus dipercepat," ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/12/2019).

Makin kusut

Bhima menilai, kisruh gagal bayar Jiwasraya kini akan semakin kusut jika terus dihubung-hubungkan ke politik dan hanya membuat kebingungan publik dan nasabah.

"Iya kian kusut, sementara kejelasan pembayaran polis pada Jiwasraya ini masih menggantung."

"Ranah politik itu hanya menciptakan kebingungan bagi publik dan nasabah. Penyelesaian lebih ke prosedur hukum tapi ditarik ke proses politik," jelasnya.

Baca: Kutip Pernyataan SBY, Staf Pribadi Beberkan Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu. . .

Bhima mencatat, selain mempercepat proses hukum, pemerintah perlu pula melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Yang paling penting mencegah kasus serupa di terjadi di BUMN atau asuransi jasa keuangan lain," harapnya.

Cuitan Staf Pribadi SBY

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya membuka suara terkait krisis Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga belasan triliun rupiah akibat kasus gagal bayar atas klaim polis nasabah yang jatuh tempo.

Hal itu diutarakan staf pribadi SBY bernama Ossy Dermawan melalui akun twitternya @ossydermawan, hari Jumat (27/12/2019).

Baca: Wakil Ketua KPK: Kita Juga Ikut Pantau Kasus Jiwasraya