"Otomatis kalau ada keuntungan, dia akan kembali pada buruh juga," lanjutnya.

Dinilai Semakin Memberatkan Pengusaha

Apabila aturan ini disahkan, Frans mengatakan, hal itu akan semakin memberatkan para pengusaha.

Pasalnya, pengusaha sudah merasa keberatan dengan aturan mengenai pesangon yang diatur dalam pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Itu sudah berulangkali kami ajukan kepada pemerintah, pada pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 itu pesangon mencekik perusahaan dan hampir semua perusahaan tidak bisa melaksanakan," ungkap Frans.

Ia menilai, aturan tersebut juga membuat padat karya enggan masuk ke Indonesia.

Baca: ‎Mahfud MD: Publik Berhak Baca RUU Omnibus Law Cipta Kerja

"UU ini yang bikin celaka karena padat karya tidak mau masuk ke indonesia karena padat karya itu pakai tenaga kerja banyak," terang Frans.

"Kalau ada PHK, dia harus bayar pesangon sebesar itu tidak sanggup," tambahnya.

"Itu yang bikin padat karya lari ke vietnam," imbuh Frans.

Frans juga menyebutkan draft rancangan undang-undang tersebut masih samar baginya.

"Saya tidak tahu ini Pak Hartato punya maksud apa, mungkin untuk ganti pesangon tapi tadi saya lihat pesangon tetap ada," kata Frans.

"Kalau begitu saya kurang setuju, itu tidak boleh mengatur secara detail macam begitu, harus diatur secara umum," lanjutnya.

Baca: Siang Ini, Pemerintah Akan Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ke DPR RI

Menurut Frans, tak jadi masalah apabila pemerintah mengimbau perusahaan-perusahaan besar memberi bonus pada karyawannya.

Akan tetapi, ia tak sepakat apabila ada angka yang ditentukan oleh pemerintah.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Mutia Fauzia)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul "Airlangga: Bonus ke Karyawan yang Telah Bekerja 1 Tahun Sebesar 5 Kali Gaji"