Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham

Banggar DPRD mendorong otoritas keuangan dan pemerintah membuka akses pembiayaan sektor UMKM melalui bursa saham UMKM yang aksesibel di lantai bursa

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham
Tribunnews/JEPRIMA
Pekerja saat mengangkat kerupuk yang telah di jemur di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/7/2020). Pemerintah menyalurkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM, per 21 Juli 2020, mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59 persen dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong otoritas keuangan dan pemerintah membuka akses pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bursa saham UMKM yang aksesibel di lantai bursa agar pembiayaan tidak bertumpu pada dana APBN yang jumlahnya terbatas.

Menurut Said, selama ini, bursa saham di Indonesia terlalu bias usaha besar sehingga tidak mengherankan bila pada akhirnya jumlah emiten tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

Karena itu, lantai bursa keuangan perlu diisi oleh kelompok usaha skala UMKM.

"Otoritas bursa tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan usaha, sekaligus prospek bisnisnya," kata Said kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).

Menurut Said, APBN Tahun 2021 akan menghadapi tantangan yang berat ke depan.

Hal ini diperparah situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian.

Oleh karena itu, fokus penyusunan RAPBN harus diarahkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan berbagai transformasi struktural yang berkelanjutan.

"RAPBN yang disusun kredibel dalam membaca masalah pada tahun 2021. Sebab kekusutan masalah sektor ekonomi akibat covid-19 menjadi tali-temali kusut sekaligus pelik. Saya kira, perlu kejernihan pemikiran agar kebijakan yang kita susun pada tahun depan akurat mengurai kusutnya masalah," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan situasi pandemi covid-19 ini membutuhkan kebijakan extraordinary yang berdampak pada postur APBN 2021.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas