“Ada beberapa regulasi yang harus kita relaksasi. Seperti Permen 403 tahun 2002 itu oleh Kementerian PU contohnya. Tidak mengubah, hanya menambahkan. Supaya dalam konstruksi baja tulangan supaya ada kata baja ringan. Karena baja ringan mereka (Tatalogam Group) sudah sesuai dengan kebutuhan."

"Jadi bisa saja menggunakan baja tulangan/ baja ringan. Jadi situasional, tergantung dari situasi, kondisi daerah,” beber Andi.

Andi mengakui, saat ini banyak pelaku konstruksi, khususnya di sektor perumahan yang sudah menggunakan produk baja ringan produksi PT Tatalogam Group.

Karena itu ia berharap regulasi itu direlaksasi supaya produksi dari PT Tatalogam ini bisa dimanfaatkan untuk hunian tetap mengingat banyaknya kejadian bencana di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan kecepatan dalam pembangunan perumahan. Hal ini yang menurutnya bisa dicapai dengan penggunaan baja ringan.

“Saya pikir itu yang mendasar. Jadi kita perbaiki dulu. Nah ini KADIN, Gapensi saya pikir harus sama-sama kita memprotect. Kita sudah lihat. Pak Dirjen ILMATE juga sudah melihat kemampuan dari Tatalogam Grup ini yang memproduksi baja ringan dan genteng metal yang cukup besar saya rasa. Sampai saat ini sudah ekspor. Ini kita harus diciptakan demandnya," ungkapnya.

Agar demandnya naik, perlu ada beberapa relaksasi dan proteksi. Terutama pengurangan-pengurangan pajak dengan cukai yang harus kita lakukan agar ini (demand) naik.

"Kedua, bagaimana menteri-menteri terkait supaya spesifikasi yang dipergunakan dalam 89 proyek strategis yang akan dibangun, benar-benar menggunakan produksi dalam negeri,” tegasnya.