Kami juga berharap kebijakan Zero ODOL ini dibuat betul-betul komprehensif, sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan baik dan efisien,” katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rachmat Hidayat, yang juga meminta agar kebijakan Zero ODOL ini bisa ditunda hingga 2025 mendatang. Dia juga meminta agar dalam masalah penegakan hukum dalam masa penerapan Zero ODOL itu, pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan bukan penerapan sanksi .
“Jangan sampai adanya penegakan hukum yang dibuat dalam kebijakan Zero ODOL ini, kontradiktif dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia,” tukasnya.

Boycke Garda Aria dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) menyampaikan sudah mengaplikasikan kebijakan Zero ODOL mulai tahun ini.

Tapi dalam pelaksanaannya, kata Boycke, ada tantangan yang dihadapi dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

Dalam Permendag No. 15 tahun 2013, Perusahaan Pupuk diwajibkan menyediakan stok sebanyak 3 minggu untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia atau sekitar 1,5 juta ton.

“Dengan kebijakan Zero ODOL ini, apalagi saat musim tanam sekarang ini, kita kesulitan dalam memenuhi stok minimal yang ditentukan Kemendag itu,” tuturnya.

“Kebijakan Zero ODOL ini menjadi tantangan untuk kami karena jumlah rit juga naik 100 persen.

Kalau dulu itu bisa dilayani 1000 truk, sekarang jadi 2000 truk.

Investor-investor belum tentu bisa mengakomodir pembelian sebanyak itu. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ucapnya.

Kebijakan Zero ODOL ini, menurut Boycke, telah membuat perusahaan pupuk di Indonesia tidak bisa melaksanakan hasil tender di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara optimal.

“Boleh dibilang gagal total. Karena dari gubernur, Kementerian Pertanian, menginginkan seluruh distribusi pupuk itu segera diselesaikan. Dan ini kendala kita, karena memang penyedia truk ini juga kurang. Karena itu kami juga meminta penundaan kebijakan Zero ODOl, karena pelaksanaan di lapangan ternyata sulit,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Aryan Warga, bahkan menyampaikan dengan penerapan kebijakan Zero ODOL ini akan ada penambahan 765 ribu truk, baik ukuran small, medium, dan besar.

“Terjadi peningkatan yang cukup besar. Dan pada tahun 2025 bahkan kita perkirakan bisa mencapai satu juta truk. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah industri otomotif bisa menyiapkannya ,” katanya.

Menyikapi permintaan penundaan itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan akan mengevaluasinya.