TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan disiplin subsidi perikanan di World Trade Organization (WTO), untuk mewujudkan pembangunan sektor perikanan dunia yang positif dan berimbang. 

Direktur Jenderal Perundingan  Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, komitmen Indonesia ini diharapkan bisa menekan terjadinya penangkapan ikan ilegal (illegal  fishing) di seluruh dunia.

Menurutnya, masalah ini sudah dibahas lebih dari 20 tahun, dan diharapkan segera mencapai kesepakatan bersama antar anggota WTO. 

"Indonesia siap secara penuh untuk terus terlibat dalam proses perundingan di WTO Jenewauntuk mencapai  hasil  yang  positif,  berimbang,  efektif,  dan  konsensus  oleh  seluruh  anggota  WTO. Indonesia juga mendukung penyelesaian perundingan penciptaan disiplin subsidi perikanan yang efektif," kata Djatmiko, Selasa (20/7/2021).

Menurutnya, Indonesia juga mendukung perlindungan terhadap small-scaledan artisanal fisheriesbagi negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs). 

Hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme special and differential  treatment (SDT) yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan perundingan. 

Baca juga: KKP Minta Nelayan Perikanan Tidak Melaut Sementara di Kondisi Cuaca Ekstrem  

"Indonesia sebagai negara kepulauan  tetap memberikan prioritas kepada  perundingan subsidi perikanan yang sedang berjalan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam usaha pencapaian mandat Koneferensi Tingkat Menteri (KTM) sebelumnya," tuturnya. 

Djatmiko mengatakan, perundingan subsidi perikanan di WTO memasuki tahap penting, setelah melalui proses  yang berjalan selama lebih dari  20  tahun.  

Ia menyebut, perbedaan pandangan  di  antara para anggota dalam memberikan tanggapan atas teks negosiasi yang  dikeluarkan Ketua Perundingan Santiago Wills masih cukup tinggi. 

Negara berkembang dan LDCs pada umumnya masih berpandangan, isi teks negosiasi belum mencerminkan posisi yang seimbang antara negara pemberi subsidi besar dengan negara berkembang dan LDCs, khususnya terkait isu SDT dan pendekatan manajemen perikanan/fishery managementdalam  pilar overfishingdan overcapacity(OFOC).  

Sementara, negara maju tetap pada posisi menuntut terbentuknya disiplin yang terukur, dan tidak memberikan blanket checkfleksibilitas SDT dalam bentuk permanent carve-outbagi negara berkembang.