Mereka telah menyediakan tempat aman bagi para pekerja di 68 kompleks perumahan yang disiapkan.

Baca juga: Dorong Praktik Sawit Berkelanjutan, TSE Group Tata Ulang Strategi Kebijakan NDPE

Mereka juga menolak tuduhan bahwa telah merekrut pekerja dari kelompok pengungsi dan tidak mempekerjakan pekerja kontrak.

Semua pekerja migran, termasuk Indonesia, direkrut melalui jalur hukum yang legal dan semuanya tidak dikenakan biaya.

Langkah FGV

Produsen minyak sawit asal Malaysia, FGV Holdings Bhd, telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tuduhan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan larangan impor terhadap produknya.

Kamis (1/10/2021), FGV Holding menyatakan tidak pernah melakukan kerja paksa seperti yang dituduhkan pemerintah AS.

Sebelumnya, Customs and Border Protection (CBP) AS mengeluarkan larangan produk FGV pada Rabu (30/9).

Ini dilakukan setelah penyelidikan selama setahun yang dituduhkan oleh badan tersebut menunjukkan adanya pelecehan, penipuan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan penyimpanan dokumen identitas secara ilegal terhadap pekerja FGV.

FGV yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, memilik berbagai produk turunan dari kelapa sawit yang digunakan dalam makanan hingga kosmetik.

Perusahaan dan pemasok lainnya pernah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

"FGV kecewa karena keputusan tersebut dibuat ketika FGV telah mengambil langkah konkret selama beberapa tahun terakhir dalam menunjukkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menegakkan standar ketenagakerjaan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Perusahaan mengatakan semua masalah yang diangkat telah menjadi subyek wacana publik sejak 2015 dan telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi, yang "didokumentasikan dan tersedia di domain publik."

FGV akan terus terlibat dengan CBP untuk membersihkan namanya, kata perusahaan itu.

Karena hal ini, saham FGV pun turun 6,1% sejak pembukaan perdagangan pada hari ini.