TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Permintaan akan industri produk-produk halal terus berdatangan dan meningkat di tanah air.

Hal tersebut karena Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Melihat hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai peningkatan tersebut akan menjadi potensi yang baik bagi Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan pengembangan industri halal yang menjadi fokus Indonesia, sehingga dapat menopang perekonomian dan mendorong terciptanya keadilan sosial.

“Pengembangan industri halal ini menjadi fokus Indonesia, karena bukan hanya dapat menopang perekonomian tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial,” ujar Sri.

Dia memaparkan, konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 144 miliar yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini.

Baca juga: Wapres Paparkan 4 Peran Penting Perguruan Tinggi untuk Majukan Industri Produk Halal

Sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US$11,2 miliar.

Di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar US Dolar.

Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing US$ 5,4 miliar dan US$ 4 miliar.

“Jadi ini semua potensi. Tentu saja potensi tersebut hanya dapat dinikmati oleh mereka yang siap untuk berkembang memenuhi permintaan yang terus meningkat,” jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Wakil Ketua IHLC Menekankan Pentingnya Pengetahuan Tentang Kehalalan Produk

Ia menambahkan, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% di tahun 2020.

Perkembangan ini didukung pemerintah dengan menetapkan tiga kawasan industri halal di Serang, Sidoarjo, dan Bintan yang akan dikembangkan menjadi klaster industri halal dengan tujuan menjadi halal hub Internasional.

Guna mendukung industri halal, pemerintah juga menerapkan kebijakan sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Pemerintah pun mencanangkan program pembebasan biaya sertifikasi halal khususnya bagi UMKM.

Dengan memfokuskan tiga bidang dalam pengembangan industri halal yaitu pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan. Selain itu, melalui riset dan penelitian, industri halal Indonesia juga diharapkan akan meningkat.

Baca juga: Sertifikasi Halal Bisa Tingkatkan Kelas Usaha Mikro Kecil

“Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri mikro dan kecil sehingga mampu memperluas akses industri halal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia,” tandas Sri Mulyani.

Industri halal ini telah menjadi alternatif pendorong pertumbuhan dunia.

Hal ini diungkapkannya dalam Opening Ceremony AICIF 2021, The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance, Rabu (17/11/2021).

“Ini adalah alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan konsumen dunia terhadap industri halal semakin meningkat setiap tahunnya,” ungkap Menkeu.

Berdasarkan data dari Global Islamic Finance Report, total pengeluaran masyarakat dunia untuk makanan, kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal pada periode 2020 hingga 2021 mencapai US$ 2,02 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun, selain pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal terjadi dari sisi konsumsi, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) pun mengalami peningkatan.

Tercatat pada 2019, kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah mencapai 24,3% dan meningkat 0,5% pada tahun 2020 menjadi 24,8%.

Menurut Sri Mulyani pengembangan ekonomi syariah ini sudah berjalan melalui sejumlah strategi, seperti akselerasi ekonomi digital, penguatan rantai pasok atau halal supply chain, sampai penguatan investasi pangan halal.

Baca juga: Jokowi Targetkan Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia pada 2024

“Ditambah lagi, pemerintah pun menetapkan tiga kawasan industri sebagai pusat manufaktur produk-produk halal. Ketiga kawasan industri tersebut berada di Cikande (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Bintan (Kepulauan Riau),” terangnya.

Lebih lanjut, menurutnya pengembangan ekonomi syariah bukan hanya bisa mengoptimalkan konsumsi dalam negeri yang besar sehingga menopang perekonomian, tetapi juga ekosistem industri halal yang dapat membuat Indonesia dapat bersaing di pasar global dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. (Siti Masitoh)

Sumber: Kontan