Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang, yang mengatur rekomendasi penjualan BBM dengan research octane number (RON) 91.

Meski demikian, Pertamina tidak akan serta merta menghapus Premium maupun Pertalite. Perseroan akan melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan BBM ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin kendaraan.

"Jadi tahapan selanjutnya, kami akan mendorong masyarakat menggunakan yang lebih baik supaya sesuai ketentuan minuimum RON 91," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara yang ditayangkan di Youtube Wakil Presiden RI, dikutip Rabu (29/12/2021).

Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Wakil Ketua MPR : Memberatkan Masyarakat Kecil

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang.

Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premium tersebut kurang tepat dilakukan secara terburu-buru. “Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menjelaskan, dirinya juga mendukung BBM yang ramah lingkungan namun tidak seharusnya memberatkan masyarakat.

“Saya juga setuju bahwa kita perlu beralih dari BBM dengan oktan rendah ke oktan yang lebih tinggi. Namun, hal lain yang harus dipikirkan adalah solusi alternatif bagi masyarakat sebagai pengganti premium.”, ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menurutkan, Pemerintah harus memiliki solusi sebelum menghapuskan BBM jenis premium.

“Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM ataupun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil sebelum menghapuskan BBM jenis premium.”, tegas Syarief Hasan.

Ia juga menegaskan, BBM jenis pertalite agar tidak dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat.

Baca juga: PKS: Subsidi Pertalite Cerminkan Sikap Pemerintah yang Tidak Jelas dalam Kebijakan BBM

“Meskipun kita direkomendasikan menggunakan BBM dengan minimal Oktan 91, namun Pertalite dengan Oktan 90 tidak seharusnya dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat. Harus ada pertimbangan yang matang terkait dengan daya beli dan akses sehingga tidak menyulitkan masyarakat,karena daya beli yg semakin rendah dan akan meningkatkan kemiskinan, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan mendorong, Pemerintah harus meninjau kembali wacana penghapusan BBM tersebut.